1.203 Orang Meninggal

25

Pemerintah Siapkan Inpres Penanganan Gempa dan Tsunami Palu-Donggala

JAKARTA – Simpang siur informasi gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Jumat (28/9) membuat resah publik. Awalnya Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan akan terjadi tsunami setelah gempa, namun kemudian ditarik.

Tak lama kemudian tsunami setinggi lebih dari 3,5 meter terjadi. Akibatnya jumlah korban tewas akibat tsunami dan gempa mencapai 1.203 orang (berdasarkan data Mabes Polri dan BNPB).

Padahal, informasi pertama yang dirilis BMKG akan terjadi tsunami dijadikan sebagai alarm warga Kota Palu, Donggala dan wilayah Sulteng. Bahkan, warga di Kota Palu dan Donggala khususnya sudah bepergian mencari tempat lebih tinggi.

Sayang, penarikan atau pencabutan informasi tsunami itu membuat warga tetap berada di tempat tinggal mereka dan 2-3 menit kemudian terjadi tsunami. Atas kesalahan informasi tersebut, ratusan warga Palu dan Donggala meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan lembaga publik bukan hanya Kementerian Informasi dan Informatika (Keminfo), tetapi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus memberikan informasi benar dan terukur kepada masyarakat. “Informasi harus disampaikan terukur. Makannya tadi seperti gempa di Palu dan Donggala, saya sampaikan ini bagian dari pada keterbukaan pemerintah,” kata Rudiantara kepada wartawan di silang Monas, Jakarta, Minggu (30/9). Dikatakan Rudiantara, salah satu langkah meminimalisir terjadinya infromasi tak benar, pemerintah lewat Forum Merdeka Barat 9 diharuskan mengaktifkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 untuk berkoordinasi antar pemerintah, sebagaimana dilakukan saat penanganan gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Itu dilakukan melalui Forum Merdeka Barat 9, jadi apabila ada isu-isu yang bertentangan dengan informasinya, maka Forum Merdeka Barat 9 itu diaktifkan. Nah, kembali untuk yang penanganan gempa ini juga nanti Insya Allah dikoordinasi, tentu akan dilakukan oleh pemerintah. Bentuknya apa, apakah seperti Inpres waktu gempa di Lombok, saya belum tau, tetapi Pemerintah all out,” ucapnya.

Menteri kelahiran Bogor 1959 ini menerangkan pemerintah terus membangun koordinasi antar kementerian memulihkan kondisi di Kota Palu dan Donggala. Menurutnya, Pemerintah Pusat belum bisa membebani Pemerintah daerah (Pemda) dalam memulihkan kembali kondisi di dua kota tersebut. “Karena Pemda, boleh dikatakan pejabat-pejabatnya masih konsen dengan keluarga, ini kan masalah kemanusiaan gitu loh. Saya di sana juga memahami kalau ada pejabat yang belum aktif di kantor, karena infrastrukturnya, mungkin kantor juga udah retak dan sebagainya. Keluarga belum tau ada dimana, sehingga saat berkumpul lebih didorong oleh Pemerintah pusat,” jelasnya.

Berdasarkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jumlah korban meninggal pasca gempa dan tsunami Sulawesi Tengah hingga Minggu (30/9) pukul 19.00 WIB, sudah berjumlah 1.203 orang. Selain korban meninggal, adapun korban luka berat sebanyak 540 orang dan 16.732 jiwa yang harus mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwonugroho, jumlah korban diterima dari petugas di lapangan meski jaringan komunikasi belum sepenuhnya pulih. Setelah diidentifikasi, korban kemudian dimakamkan secara massal dikarenakan pertimbangan kesehatan. “Sementara korban luka mencapai ratusan orang dan pengungsi mencapai belasan ribu orang,” tegasnya.

Data terakhir dari BNPB, korban luka 540 orang dan pengungsi 17 ribu orang. Jum­lah korban tewas ada kemungkinan akan terus bertambah karena banyak jenazah yang belum ter­iden­tifikasi. “Kondisi di lokasi ma­sih banyak jenazah yang be­lum terindentifikasi. Korban ke­na reruntuhan juga masih ba­nyak, itu menyebabkan jum­lah korban akan terus ber­tambah,” tutupnya. (rba/fin)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.