1.469 Santri di Kota Tasik Tertahan di Pontren & Tak Ada Perhatian Pemprov Jabar

1752
0

TASIK – Selama Pandemi Covid-19, sebanyak 1.469 santri di wilayah Kota Tasik tertahan di pondok pesantren (Pontren) karena tak bisa pulang.

Sayang, selama ini para santri tak dapat perhatian dari pemerintah provinsi Jawa Barat.

Di masa pendemi ini, sebagian santri malah dipulangkan ke rumahnya sebagaimana anjuran dari pemerintah.

Namun, sebagian besar lagi tetap berada di pesantren karena jarak kampung halaman yang terbilang jauh.

Para santri yang tetap tinggal di pondok, secara otomatis menjadi tanggungjawab pihak yayasan. Termasuk dalam mencukupi kebutuhan makan sehari-hari mereka.

Terlebih banyak orang tua yang tidak memberikan bekal untuk santri karena perekonomian keluarganya yang terimbas.

Ketua Forum Pondok Pesantren (FPP) Kota Tasikmalaya, KH Nono Nurul Hidayat menyebutkan ada sekitar 1.469 santri yang tidak pulang.

Meskipun dengan keuangan yang merosot, Ponpes tetap harus mencukupi kebutuhan para santri dan para ustaz.

“Tapi sampai saat ini belum ada perhatian apapun dari Penerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya kepada Radar, Kamis (28/5).

Padahal Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan wakilnya H Uu Ruzhanul Ulum merupakan figur yang merupakan bagian dari keluarga pesantren.

Di samping itu dunia pesantren pun punya kontribusi besar dalam pendidikan akhlak masyarakat.

“Eloknya pemerintah provinsi ada perhatian bantuan untuk pesantren, ” tegasnya.

Pihaknya berharap kebijakan merumahkan santri bisa secepatnya dicabut.

Dengan begitu aktivitas pembelajaran di pesantren bisa kembali berjalan secara normal.

“Supaya kurikulum pesantren bisa berjalan dengan lancar, ” katanya.

Sementara itu Pimpinan Ponpes Miftahul Anwar Tamansari, KH Asep Ishak mengatakan, di Ponpesnya ada 41 santri yang tetap berada di pesantren.

Sejak pandemi mereka tidak mendapat kiriman bekal dari orang tuanya sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah, provinsi juga pusat.

“Karena masalah ekonomi, kami juga hanya bisa membantu mereka seadanya meskipun keuangan pesantren pun sedang minim,” terangnya.

Terpisah, Pimpinan Ponpes Al Hikmah H Ricky Assegaf menambahkan, penerimaan santri baru yang tentunya perlu menerapkan protokol kesehatan.

Diharapkan pemerintah bisa memfasilitasi melakukan Rapid Test untuk memastikan kondisi kesehatan santri-santri baru.

“Di masing-masing Ponpes kan ada ratusan bahkan ribuan santri baru, akan sangat berat jika melakukan rapid test mandiri,” katanya.

Pesantren memiliki peran besar dalam membangun peradaban masyarajat baik secara lokal sampai nasional.

Sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian secara moril dan materil kepada setiap pesantren khususnya di Jawa Barat.

“Apalagi dalam fase New Normal, pesantren sangat butuh perhatian, Gubernur harus sadari itu, ” pungkasnya.

(rangga jatnika)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.