Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.4%

4.8%

41.9%

14%

1.4%

26.6%

0%

10.9%

0%

1.835.909 TKI Terancam Golput

38
0

JAKARTA – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri akan kesulitan dalam menggunakan hak kostitusionalnya.

Terlebih mereka yang bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART), karenatidak mendapat izin dari majikan untuk menggunakan hak pilihnya.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyebut ada 1.835.909 TKI yang menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 ini.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengaku sangat menyayangkan apabila suara TKA di luar negeri terutama asisten rumah tangga menjadi hilang.

Putra daerah asal Jawa Barat ini pun menyarankan KPU memberikan solusi agar hak suara TKI dapat dipergunakan dalam pemilu nanti.

“Harusnya KPU bekerja sama dengan pihak-pihak di negara lain untuk dapat mengizinkan asisten rumah tangga memilih. Karena teritori luar negeri merupakan teritori negara lain, maka kerjasama dengan pihak luar negeri harus dilaksanakan. Agar suara asisten rumah tangga tidak hilang” kata Ujang dalam keterangan tertulisnya kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Kamis (5/4).

Lanjut Ujang menuturkan pihak Kedubes memiliki andil besar dalam menyosialisasikan dan mengajak masyarakat Indonesia di luar negeri datang mencoblos.

“Dubes juga memiliki peran strategis, agar bisa kerjasama dengan pemerintah negara lain. Sehingga WNI diluar negeri bisa keluar untuk memilih,” pungkas akademisi asal Universitas Al-azhar Indonesia ini.

Pengamat Politik Emrus Sihombing mengatakan selain Dubes peran Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan KPU harus berkoordinasi kepada negara-negara dimana banyak TKI yang bekerja.

“Sehingga, hak konstitusional sebagai Warga Negara Indonesia bisa disalurkan,” kata Emrus.

Selain itu, Emrus menyebut perlu adanya regulasi yang mengharuskan setiap pengguna TKI di luar negeri harus mematuhi aturan jika ingin menggunakan jasa TKI. Sehingga larangan keluar rumah oleh majikan bisa diminimalisasir.

“Saya rasa perlu ada kerja sama semua pihak. Tidak bisa KPU saja. Karena ini ranahnya ada di luar negeri. Sementara mereka pekerja. Dan momentumnya pemilu. Sehingga butuh kerjasama antar stakeholder agar para TKI bisa menyalurkan hak pilihnya,” terang Emrus.

Sekretaris Utama BNP2TKI Tatang Rajak mengatakan berdasarkan pengalamannya menjadi Duta Besar Kuwait, tidak sampai sebagian diaspora yang menggunakan hak pilihnya. Terutama para TKI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART). Mereka kesulitan dapat izin dari majikannya.

“Biasanya tenaga kerja domestik, pembantu rumah tangga itu mayoritas tidak diizinkan majikan memberikan hak suaranya. Bahkan, ini menjadi kesulitan bagi panitia pemilihan luar negeri itu, even kita mengirim per pos saja, apalagi di Timur Tengah, karena kan PO BOX tidak ada alamatnya. Nah itu, nanti dilihat sama majikannya kertas suara itu dibuang,” ujarnya.

Selama ini, TKI yang turut meramaikan pesta demokrasi berasal dari kalangan profesional, formal, pelajar, dan keluarga. Dia memperkirakan hak pilih di luar negeri hanya terpenuhi 25 persen. Kalau sebagian besar yang memberikan hak suara itu TK profesional dan formal. “Itu pengalaman kami di luar negeri selama Pemilu, dari DPT sekalipun itu 800 ribu, yang memenuhi hak suara itu cuma 200 ribu,” papar Tatang.

Meski demikian, pihaknya memastikan akan berusaha memperbaiki persoalan tersebut. Misalnya, dengan mempermudah syarat data dalam pemilihan sehingga diaspora tidak lagi kesulitan. Jadi (mempermudah DPT dari) profesional, formal, para diploma, pelajar, independen keluarga. “Pembantu boleh dimasukkan tapi yang bisa komunikasi,” tandasnya. (khf/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.