12 Raperda Masa Depan Pangandaran

140
KESEPAKATAN. Anggota legislatif dan eksekutif Kabupaten Pangandaran saat membahas 12 raperda yang akan menjadi prioritas pembahasan pada tahun 2018.

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

PARIGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran bersama pemerintah daerah menyepakati 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tersebut akan dibahas bersama di 2018.
Ketua DPRD Pangandaran H Iwan M Ridwan mengatakan penyusunan Propemperda dilakukan DPRD dan pemerintah daerah selama satu tahun berdasarkan skala prioritas. “Kita sepakati 12 buah raperda akan dibahas di tahun 2018. Tujuh raperda merupakan usulan dari pemerintah daerah dan lima raperda merupakan usul inisiatif dari DPRD Pangandaran,” ungkapnya saat Rapat Paripurna Penetapan Kesepakatan Propemperda 2018 di gedung DPRD Kabupaten Pangandaran belum lama ini. Nama-nama ke-12 Raperda lihat di grafis.
Iwan melanjutkan propemperda bertujuan untuk mempercepat proses pembentukan peraturan daerah sebagai bagian dari sistem hukum daerah, mendukung upaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum. Terutama penggantian terhadap peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat serta terciptanya sinergi antar lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan daerah. “Dalam Propemperda ini juga dapat mengganti Peraturan Bupati yang sekiranya harus diubah menjadi peraturan daerah. Kemudian juga dapat membentuk peraturan daerah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, jadi lebih terkendali,” ungkapnya.
Iwan berharap propemperda tahun 2018 dapat memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan daerah di Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya, dapat menyusun skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan perundang-undangan. “Kami berharap raperda yang disiapkan baik oleh DPRD maupun pemerintah daerah lebih terpadu, terarah dan tetap berada dalam kesatuan hukum nasional,” ungkapnya.
Wakil Bupati Pangandaran H Adang Hadari yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut mengatakan pemerintah daerah mengusulkan tujuh Raperda. Di antaranya terkait rencana tata ruang wilayah tahun 2017-2037 dalam rangka pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pangandaran untuk kegiatan pembangunan. “Perlu dilakukan perencanaan tata ruang serta pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terstruktur,” ungkapnya.
Lanjut Adang, raperda tersebut juga diharapkan dapat mengakses semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, seimbang, akurat, berkualitas, berkeadilan, berkelanjutan serta adanya perlindungan dan kepastian hukum.
Raperda lainnya yakni terkait rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2018-2023. “Kabupaten Pangandaran yang ingin menjadi kawasan pariwisata yang berkelas dunia harus memiliki rencana induk dalam pembangunan kepariwisataan,” tutur dia. (nay)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.