146 Difabel Mental Punya Hak Pilih

14
SOSIALISASI. Komisioner KPU Kabupaten Pangandaran Norazizah saat sosialisasi beberapa waktu lalu.

PANGANDARAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran mencatat, ada 146 penderita difabel mental masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pemilu 2019.

Divisi Data dan informasi Komisioner KPU Kabupaten Pangandaran Norazizah mengatakan penderita difabel mental yang bisa memilih yakni mereka yang memiliki identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

”Jadi bukan berarti orang dengan gangguan mental yang sering berkeliaran di jalan, bisa menyalurkan hak pilih,” tuturnya kepada Radar, Senin (11/2).

Selain itu, difabel mental ini harus memiliki surat keterangan dari dokter serta dinyatakan mampu memberikan hak pilihnya. ”Surat keterangan dokter ini juga menjadi salah satu syarat menyoblos bagi mereka, “ jelasnya.

Menurut dia, pendataan penderita difabel mental memang cukup sulit karena di Pangandaran sendiri tidak ada rumah sakit jiwa atau yayasan yang konsen mengurusi penderita gangguan mental. “PPK di lapangan mencari data jelas ke rumah-rumah warga secara langsung,” terangnya.

Para difabel mental ini, kata dia, yang terdata dalam DPT dicantumkan sebagai penderita tuna grahita. ”Mau istilahnya gangguan jiwa atau sejenisnya, kita menyebutnya penderita tuna grahita,” katanya.

Nantinya, para difabel mental ini bisa didampingi oleh orang yang dipilih oleh si penderita. ”Jadi semua sudah ada regulasinya dan tidak sembarangan,” ucapnya.

Salah seorang warga parigi, Hamdani (38) mengatakan penyelenggara pemilu harus benar-benar selektif dalam menentukan siapa saja penderita difabel yang boleh menyalurkan hak pilih. ”Jangan sampai ada kecurigaan dari masyarakat, yang tidak mampu memilih dipaksakan,” tuturnya. (den)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.