15 Kecamatan Belum Lunasi PBB

95
0
CAPAIAN. Kasubdit Pengembangan Undang Mulyadin (kanan) didampingi Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan dan Penagihan Jajang Kusnadi menunjukkan capaian realisasi PBB 2019, Rabu (4/12).

SINGAPARNA – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya mencatat tinggal 15 kecamatan yang belum melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB) 2019. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan dan Penagihan Undang Mulyadin didampingi Kasubdit Pengembangan Jajang Kusnadi kepada Radar, Rabu (4/12).

Sejauh ini, kata dia, realisasi PBB di Kabupaten Tasikmalaya hingga bulan November 2019 mencapai Rp 19.436.939.665 miliar atau sekitar 97 persen dari target Rp 20.033.000.000 miliar. “Target PBB pada tahun 2018 lalu Rp mencapai Rp 18,5 miliar dan alhamdulillah tercapai. Sekarang tinggal 3 persen lagi dari target yang telah ditetapkan. Kita optimis akhir 2019 ini bisa tercapai,” ujarnya.

Dari 39 Kecamatan, kata dia, baru 24 kecamatan yang lunas. Sedangkan 15 kecamatan lainnya belum lunas atau dari 351 desa yang ada baru 305 desa yang sudah lunas pembayaran PBB-nya dan sisanya belum lunas.

Lanjut dia, bagi desa-desa yang belum lunas PBB-nya, biasanya tim dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah akan turun untuk melihat apa yang menjadi permasalahan serta penyebab belum lunas, termasuk identifikasi. “Terkadang semacam ada yang mengendap di kolektornya, ada juga di kepala desanya itu harus diidentifikasi,” katanya.

Jelas dia, untuk optimalisasi PBB ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Di antaranya pendataan subjek dan objek PBB, tahun ini telah dilaksanakan di Kecamatan Rajapolah. Kemudian ada juga penilaian individual khusus untuk penilaian bangunan-bangunan di luar perumahan, misalkan nilai kembali NJOP untuk bangunan pabrik, SPBU, SPBE, toko-toko dan lainnya.

“Ada juga pendataan objek bangunan. Jadi untuk mendata dan memutakhirkan bangunan-bangunan yang belum masuk ke SPPT, di antaranya karena pendataan sudah lama dilakukan di setiap kecamatan,” ujarnya.

Setelah pendataan, lanjut dia, banyak yang membangun rumah namun belum masuk ke SPPT. Sehingga, pihaknya melaksanakan kegiatan dengan swakelola melibatkan kolektor di desa. “Para kolektor itu tugasnya mendata bangunan di desanya masing- masing untuk dilaporkan ke kita. Nanti akhirnya dimasukan ke sistem dan ada penyesuaian di SPPT,” katanya, menjelaskan. (obi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.