154 Perusahaan Sudah Daftar Sertifikasi Halal

38
0

JAKARTA – Sejak dibuka layanan sertifikasi halal pada 17 Oktober 2019 hingga 7 Desember 2019, sudah ada 154 perusahaan yang mendaftar. Ratusan perusahaan tersebut ada yang mengajukan permohonan baru dan perpanjangan.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/12) mengatakan permohonan baru perpanjangan 154 perusahaan telah diverifikasi dan selanjutnya diserahkan ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Lembaga ini (LPPOM-MUI) akan melakukan tahapan selanjutnya,” ujarnya.

Mengenai tarif layanan sertifikasi halal, dia menjelaskan sementara akan digunakan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 982 tentang layanan sertifikasi halal. “KMA ini terbit sebagai diskresi agar layanan sertifikasi halal tetap berjalan dengan merujuk pada aturan besaran tarif yang selama ini diberlakukan oleh LPPOM MUI,” katanya.

Saat ini, katanya, baru memiliki satu lembaga pemeriksa halal (LPH), yakni LPPOM MUI. Selain LPPOM MUI belum terbentuk karena 226 auditor yang disiapkan BPJPH belum diuji oleh LPPOM MUI.

Ke depan, lanjut Sukoso, akan berdiri 79 LPH. Keberadaan LPH ini untuk memudahkan LPPOM MUI dan masyarakat akan cepat terlayani. “BPJPH sudah mendidik 226 calon auditor halal. Jika tiap LPH minimal 3 auditor, diharapkan ke depan akan bisa berdiri 79 LPH,” ucapnya.

Terkait isu pengembalian kewenangan memberikan sertifikat halal ke MUI, Sukoso membantah dengan tegas bahwa penerbitan sertifikasi halal masih tetap menjadi kewenangan Kementerian Agama. Sesuai amanat pasal 6 UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, tutur dia, salah satu dari 10 kewenangan BPJPH adalah mengeluarkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk.

Adapun MUI, sebagaimana diatur dalam pasal 10, berwenang dalam memberikan fatwa kehalalan produk. “Artinya, sesuai amanat regulasi, pemberian sertifikasi halal adalah kewenangan BPJPH Kementerian Agama,” ujar Sukoso.

Pengamat industri halal Aisyah Maharani mengatakan keberadaan sertifikasi halal jangan sampai membuat masyarakat direpotkan dengan birokrasi yang super panjang. Layanan sertifikat halal harus harus cepat dan biaya yang terjangkau. “Dengan birokrasi yang mudah dan biaya yang terjangkau, akan meningkatkan produk halal lokal,” ujar dia.

Menurut dia, jangka waktu lima tahun dalam menerapkan label halal sudah sangat tepat. Sebab memberikan perusahaan waktu untuk melakukan masa transisi. “Untuk bisa bersaing juga selain dapat sertifikasi halal dan kesiapan lainnya,” pungkasnya. (din/fin)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.