Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

1.1%

88.5%

3.1%

0.3%

5.9%

0%

1%

0%

170 Ribu Pekerja di Jawa Barat Terancam PHK

395
0
foto SAMBUTAN. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan sambutan usai pelepasan PDHI Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, kemarin (31/7).

BANDUNG – Gaji karyawan di beberapa perusahaan tekstil di Jawa Barat masih menjadi persoalan. Sebab, tingginya ketimpangan upah di tiap daerah dan percepatan peningkatan angka upah menjadi penyebab sejumlah perusahaan pindah ke tempat lain.

Kenaikan upah minimum Kota/Kabupaten mengalami kenaikan sangat tajam sepanjang 2015 hingga 2018. “Hal itu berkontribusi terhadap penurunan kinerja eksportir manufaktur di Jawa Barat.” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Mochammad Ade Afriandi saat menghadiri pertemuan serikat buruh Internasional, kemarin (31/7).

Menurut Ade, dampak turunnya kinerja eksportir manufaktur di Jawa Barat tersebut, berpotensi pada PHK 170 ribu pekerja di sektor garmen dan produk tekstil.

“Berdasarkan data Apindo dan Disnakertrans Jabar, setidaknya sepanjang 3 tahun ke belakang, terdapat 21 pabrik relokasi keluar Jawa Barat, sementara 143 pabrik lainnya tutup,” katanya.

Pabrik-pabrik tersebut tergolong sebagai perusahaan besar di mana, 48 persen diantaranya adalah pabrik garmen, 21 persen pabrik produk tekstil dan 31 persen sisanya pabrik manufaktur.

“Pabrik garmen dan produk tekstil adalah industri padat karya, sehingga apabila kita rata-ratakan, setiap pabrik mempekerjakan 1,500 pekerja. Maka relokasi dan penutupan pabrik ini berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) setidaknya terhadap 170 ribu pekerja,” paparnya.

Sebagai bukti, lanjut Ade, pada tahun 2015 hingga 2018. Relokasi dan penutupan perusahaan padat karya tertinggi terjadi di Kabupaten Karawang dan Bekasi.

Sehingga, saat ini di dua kabupaten tersebut hampir tidak terdapat pabrik garmen dan produk tekstil. Meskipun sebenarnya merupakan penyerap tenaga kerja keterampilan rendah.

“Sebagaimana kita ketahui, dengan UMK sebesar Rp 4,23 juta, Kabupaten Karawang memiliki UMK tertinggi bukan hanya di Jawa Barat tetapi di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpandangan bahwa tingginya ketimpangan upah di tiap daerah membuat banyak perusahaan di Jawa Barat gulung tikar yang salah satunya disebabkan isu pengupahan terus berkelanjutan.

“Harus diakui ada seratusan lebih pabrik yang tutup di Jabar, kemudian ada yang pindah juga, totalnya 140 (pabrik). Yang pindah terbagi dua ada yang ke provinsi lain, ada yang ke luar negeri. Hampir semua alasan penutupan itu berkaitan dengan upah tinggi,” ujar Emil.

Di Indonesia, kata Emil, pola pengupahan menggunakan sistem desentralisasi yang diserahkan kepada kepala daerah. Menurut ILO, sistem seperti itu membuka ketimpangan jumlah upah di tiap daerah.

“Contoh di Pangandaran Rp 1,6 juta dengan Karawang yang Rp 4,2 juta itu bisa Rp 2,5 juta bedanya,” ucap Emil.

Pemerintah pusat akan mengatur jenis industri di tiap wilayah, sementara pemerintah daerah mengusulkan sistem kebutuhan hidup masyarakat yang layak dan wajar. (mg2/yan)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.