2 Dinas di Kota Tasik Lambat Respon Kebijakan Pusat

80
0
RAPAT. Anggota DPRD Tasikmalaya Anang Safaat menggelar rapat kerja, berkenaan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 di ruang rapat paripurna Selasa (26/1). Firgiawan / Radar Tasikmalaya
Loading...

INDIHIANG – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat menyarankan Plt Wali Kota Tasikmalaya mengevaluasi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Menurutnya, kedua instansi tersebut dinilai lambat merespons adanya perubahan kebijakan di pusat, serta kurang antisipatif akan kondisi yang ada.

Sehingga di awal Tahun 2021, persoalan strategis bermunculan, mulai dari lambatnya penggajian, sampai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang tidak bisa mengeksekusi program kegiatan, ditambah lambatnya pengukuhan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru.

Baca juga : Kisruh Swab Test di RSUD SMC Tasik, Dinkes Panggil Kapus Leuwisari

“Kami sarankan mohon ini dievaluasi. Harusnya bisa antisipatif, hati-hati, waspada, harus. Tapi terlalu hati-hati juga tidak bagus,” tuturnya kepada Radar, Selasa (26/1).

loading...

Anang menerangkan belum lama ini gaji para pegawai di lingkungan Pemkot sempat tertunda, lantaran BPKAD terlalu kaku dalam merespons adanya perubahan-perubahan sistem.
Ia menceritakan ketika kondisi itu berlarut-larut, akan timbul persoalan lain.

“Kemarin untung saja sekda mencari siasat sehingga Plt wali kota bisa segera melakukan kebijakan dan akhirnya ASN gajian,” kata Anang.

“Kalau BPKAD ragu-ragu terus tanpa berikan alternatif solusi dengan cepat, bisa timbul persoalan dari dampak ASN telat gajian,” sambung dia.

Termasuk, kata politisi Demokrat ini, mandeknya pelantikan dan pengukuhan SOTK baru. Ia menilai lambatnya pengukuhan juga didasari lambatnya BKPSDM dalam merespons perubahan sistem dan melakukan langkah antisipatif sejak jauh-jauh hari.

“Kalau akhirnya harus sekda atau Plt wali kota lagi yang turun tangan urusan seperti ini. Berarti ada apa? Acc pusat akan lambat kalau daerahnya juga lambat melakukan usulan,” tegas Anang.

Apalagi, berdasarkan hasil rapat kerja (raker) dengan eksekutif pekan lalu, Anang menjelaskan kala itu Pemkot masih menunggu izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam melegalkan kebijakan melantik pegawai, di kala pucuk pimpinan eksekutif dijabat seorang Plt wali kota.

“Akhirnya sekarang muncul opsi, bahwa eselon II yang kosong di Plt dulu. Kemudian setelah itu bisa pengisian definitif melalui open bidding. Kalau ini tidak segera dituntaskan, anggaran kegiatan bisa kacau. Karena SKPD tak bisa gulirkan program,” keluhnya.

“Informasinya Jumat (29/1) ini pengukuhan SOTK baru bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan saja begitu, kalau ngaret lagi mau numpuk kegiatan di SKPD?,” katanya menyayangkan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan mengungkapkan pihaknya sudah menyiasati supaya pengukuhan SOTK baru segera terlaksana. Kemudian, SKPD yang pada tubuh organisasinya tidak mengalami perubahan nomenklatur, dapat menjalankan kegiatan tanpa harus menunggu pelantikan atau pengukuhan.

“Nanti akan kita terjemahkan lewat surat yang akan diterbitkan Plt wali kota. Jadi nanti yang dilantik itu, yang nomenklatur SKPD-nya berubah, yang tidak ada perubahan jalan saja,” kata Ivan.

Dia menceritakan salah satu kendala lambatnya restu Kemendagri dalam memberikan izin Plt wali kota melakukan pelantikan, yakni jumlah pegawai yang hendak dilantik mencapai 800-an orang.
Angka tersebut merupakan jumlah signifikan, lantaran tidak hanya pelantikan melainkan SKPD yang tidak ada perubahan pun turut dikukuhkan.

“Sebab kemarin memang menjadi pertimbangan ketika yang harus dilantik dalam artian beberapa diantaranya hanya dikukuhkan itu sampai 800 dan jumlah yang luar biasa,” ceritanya.

Menurutnya, BKPSDM saat ini masih berada di Jakarta menunggu surat tersebut terbit. Setelah pihaknya mengusulkan izin pelantikan, terhadap SKPD yang mengalami perubahan nomenklatur saja.

“Sudah kita ubah, sekarang kita prioritaskan yang harus segera dilantik itu mohon supaya izinnya dipercepat,” kata dia.

Apalagi, lanjut dia, Kota Tasikmalaya dipimpin Plt wali kota, bukan karena daerahnya akan menggelar Pilkada. Melainkan adanya halangan terhadap wali kota definitif, sehingga saat ini dijabat Plt.

“Saya juga berkomunikasi secara langsung dengan Direktur Kelembagaan Kemendagri. Memohon supaya izin Plt wali kota melantik pegawai, bisa dilaksanakan akhir bulan ini, maksimalnya di awal Februari,” tuturnya.

“Pak Menteri tegas yang mau Pilkada itu, Plt-nya tidak bisa melantik. Sementara Kota Tasik, pimpinannya Plt wali kota kan bukan karena cuti Pilkada. Semoga akhir bulan atau awal bulan depan, sudah bisa melaksanakan pelantikan,” jelas Ivan. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.