2 Laporan Pilbup Tasik Masuk Penyelidikan Polisi

146
0
radartasikmalaya
Loading...

SINGAPARNA – Sebanyak 13 laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada Pilkada 2020, hanya dua yang naik ke Sentra Gakkumdu dan penyidik kepolisian. Keduanya berkaitan dengan netralitas ASN yang dilakukan oleh camat dan kepala desa.

Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin mengatakan, yang masuk registrasi penanganan dugaan pelanggaran ke Bawaslu ada 13 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari dua laporan dan 11 pelanggaran hasil temuan Bawaslu.

Kemudian, kata dia, jika penanganan pelanggaran yang masuk memenuhi unsur formil dan materil tindak pidana pemilu , Bawaslu akan membawanya ke Sentra Gakkumdu tahap satu bersama Bawaslu, KPU, Kejaksaan dan kepolisian.

“Jadi penyidik kepolisian dan penuntut dari kejaksaan sama-sama membahas,” katanya.

Kata dia, pelanggaran-pelanggaran yang ditangani Bawaslu di antaranya berkaitan dengan kode etik atau netralitas ASN yang kasusnya sudah sampai ke KASN. Bahkasn ASN yang bersangkutan sudah diberikan teguran.

Loading...

Kemudian, lanjut dia, pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), kasusnya sudah ditindaklanjuti. Pelanggaran kode etik ASN di lingkungan Kecamatan Pagerageung dan tidak terbukti penerusan surat oleh Bawaslu ke KASN.

Baca juga : Pilbup Tasik, Hasil Pleno Tingkat Kecamatan, Pasangan No 2 & 4 Beda 7.076 Suara

Selanjutnya, terang dia, ada pelanggaran kode etik ASN di Setda Kabupaten Tasikmalaya dan diteruskan oleh Bawaslu ke KASN. Kemudian pelanggaran calon pada masa kampanye di luar jadwal melalui salah satu media di Tasikmalaya dan sudah disampaikan ke dewan pers. Tidak terbukti, lokus di Kota Tasikmalaya.

Dugaan perusakan APK, jelas dia, yang terjadi di Singaparna dan Salopa dihentikan di Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur. Laporan dugaan netralitas ASN yaitu camat Jatiwaras sudah naik ke tahap penyidikan kepolisian.

Kemudian, kata dia, dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh kepala Desa Cikuya Kecamatan Culamega dihentikan prosesnya karena di Sentra Gakkumdu tahap satu, tidak ditemukan alat bukti yang cukup.

“Ada juga dugaan tindak pidana pemilu oleh kepala Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu sudah ditindaklanjuti lewat Sentra Gakkumdu tahap satu dan dua. Kami Bawaslu akan melaporkan ke penyidik Polres Tasikmalaya, karena unsur syarat materil dan formilnya terpenuhi,” jelas dia.

Kemudian, laporan dugaan politik uang yang dilaporkan warga Kecamatan Jamanis, diduga dilakukan salah satu tim pemenangan calon dihentikan di Sentra Gakkumdu tahap dua karena tidak memenuhi cukup bukti.

Selanjutnya, jelas dia, pelanggaran dugaan yang dilakukan kepala Dinas Satpol PP sudah memenuhi syarat formil dan materil di Sentra Gakkumdu tahap satu dan memenuhi tahap klarifikasi.

Koordiv Hukum dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Mohamad Abduh menambahkan, dari sekian banyak dugaan pelanggaran yang ditangani Bawaslu, pada umumnya dilakukan oleh ASN seperti camat dan kepala desa. Dua di antaranya masuk ke tahap penyidikan kepolisian.

“Sisanya ada laporan masyarakat, penyelenggara pemilihan kecamatan ada dua dan media satu yang menayangkan iklan calon. Tapi semuanya sudah selesai di tingkat Sentra Gakkumdu,” papar dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.