2 Mantan Kades di Ciamis Tersangka Kasus Korupsi, Begini Kata Pimpinan Dewan..

3198
1
radartasikmalaya.com
2 mantan Kades di Ciamis yang terlibat kasus korupsi saat hendak dititipkan di Lapas Ciamis, Rabu (16/09). iman s rahman/ radartasikmalaya.com

CIAMIS – Wakil Ketua DPRD Ciamis Sopwan Ismail SPSi prihatin atas kasus korupsi yang menjerat dua mantan kepala desa di Ciamis. Kasus tersebut harus menjadi cambuk agar pengelolaan keuangan desa lebih tertib dan benar.

Dia menilai motif korupsi mantan kepala desa bisa beragam. “Salah satunya sangat mungkin karena biaya politik pilkades yang besar dan tidak terukur,” ujarnya saat diwawancara Radar, Jumat (18/9/2020).

Baca juga : Wabup Ciamis Prihatin atas 2 Kades Tersandung Hukum

Kasus dugaan korupsi mantan Kades Nagarajaya Kecamatan Panawangan dan mantan Kades Panjalu, kata Sopwan, menjadi lonceng keras bagi para calon kades yang akan berkompetisi di Pilkades Serentak. Mereka harus benar-benar mengedepankan cara-cara berdemokrasi sehat, fair dan menghindari perang modal politik uang.

“Harapannya ke depan tidak ada lagi kejadian serupa dan aparat penegak hukum terus melakukan pembinaan dan penyadaran kepada penyelenggara pemerintahan, terutama di tingkat desa, karena hari ini anggaran memang banyak di pemerintahan desa,” paparnya.

Anggota DPRD Komisi A Ciamis Fraksi Demokrat Nur Muttaqin SHI sangat menyayangkan kasus korupsi yang menjerat dua mantan kades.

“Ini menjadi cambuk bagi kita semua warga Ciamis umumnya dan warga desa setempat. Pada khususnya karena dengan kejadian ini membuktikan akan lemahnya fungsi kontrol, baik oleh lembaga terkait maupun oleh masyarakat,” ujarnya.

Kalau fungsi pengawasan berjalan dengan baik, tentu kejadian ini tidak akan terjadi. Sebagai contoh fungsi kontrol dalam pencairan itu pasti ada SOP-nya, standar operasional pencairan yang melibatkan banyak pihak di desa, sehingga jika SOP-nya dijalankan pasti tidak ada kejadian.

“Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat, BPD, kecamatan, sampai ke Inspektorat punya tanggung jawab yang sama memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan APBDes,” paparnya.

Agar kasus korupsi tidak terjadi lagi, dia mengimbau seluruh elemen, khususnya aparat desa untuk selalu mentaati ketentuan yang ada dalam pengelolaan dana yang masuk ke desa.
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra juga mengaku prihatin atas kasus dugaan korupsi menjerat dua mantan kades.

Kasus tersebut, kata dia, cermin bagi semua pihak, terutama kepala desa bahwa jabatan dan kepercayaan itu dari rakyat. “Oleh karena itu maka pergunakan amanah itu sebaik mungkin. Laksanakan kegiatan itu mengacu kepada perundang-undangan yang ada,” ujarnya di halaman Pendopo Ciamis, Kamis (17/9/2020).

Lalu bagaimana dengan status mantan Kades Panjalu, RH (50), yang saat ini mencalonkan diri lagi di Pilkades Serentak?
Kepala Bidang Pemdes Dinas Pemberdayaan Desa (DPMPD) Kabupaten Ciamis Risa Sugara SSTP MSi menjelaskan status RH yang menjadi tersangka dan ditahan tidak membatalkan pencalonan.

Contohnya kalaupun nanti yang bersangkutan itu memang dalam Pilkades dan dilantik, tetap saja diangkat dalam kesempatan pertama dan nantinya diberhentikan .

“Namun pemberhentian itu juga menunggu bila terbukti putusan atau vonis pengadilan,” jelas Risa Kamis (17/9/2020).

Risa menambahkan, tindak pidana korupsi, tidak melihat tuntutan masa tahanan. Jadi kalau sudah vonis dijatuhkan majelis hakim, maka yang bersangkutan akan diberhentikan.

“Sebaliknya kalau dia jadi menang dalam pilkades dan sudah dilantik tapi bersangkutan itu statusnya ditahan dan belum ada vonis pengadilan, sifatnya diberhentikan sementara sambil menunggu bersalah atau tidak (vonis). Kalau sudah benar inkrah dari pengadilan atau vonis baru diberhentikan,” ujarnya menjelaskan.

Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) M Abdul Haris sangat prihatin dengan adanya mantan kades yang tersandung hukum. Hal itu menjadi pekerjaan berat bagi Apdesi.

Ke depan, pihaknya akan menjalin dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) guna memberikan bantuan hukum kepada para kades yang tersandung hukum.

“Kalau sudah masuk ke ranah hukum tentunya kami juga tidak bisa intervensi, namun ke depan akan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum,” ujarnya.

Haris menambahkan, terkait kasus hukum, di satu sisi aturan banyak kelemahan. Pun dalam pemahaman terhadap peraturan-aturan hukum tersebut.

Untuk itu, nanti, Apdesi akan mengantisipasi agar kasus hukum tidak terulang lagi, maka Apdesi akan menjajaki kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Kerja sama tersebut untuk penguatan pemahaman terhadap hukum itu sendiri.

“Namun kita juga berharap Pemerintah Ciamis juga membela kepala desa atau menerjunkan LBH juga sama yang menyangkut hukum, “ paparnya.

Menurutnya, kades yang tersandung hukumnya, penyebabnya banyak. Pertama bisa karena ketidaktahuan, ketidakpahaman atau yang kami pahami di desa itu banyak aturan-aturan baru atau perubahan aturan.

“Makanya kami akan kerja sama dengan kepolisian agar memberikan pemahaman kepada kades dalam penggunaan anggaran yang baik dan benar agar bisa diminimalisir tidak ada yang tersandung hukum,” tuntasnya.

Dua mantan kepala desa di Kabupaten Ciamis tersandung korupsi. Mereka kini ditetapkan menjadi tersangka. Keduanya ditahan di Lapas Ciamis.

Polres Ciamis dan Kejaksaan Negeri Ciamis, sebelumnya, merilis kasus dua mantan Kades Nagarajaya Kecamatan Panawangan dan Kades Panjalu tersebut, Rabu (16/9).

Baca juga : Cegah Konflik Rebutan Air, Warga Sadapiangan Ciamis Bangun Irigasi

Kades Nagarajaya, AH (50) diduga melakukan tindak korupsi dana desa, bantuan keuangan Ciamis, bantuan keuangan Provinsi Jabar, dana sewa tower, pendapatan asli daerah, PBB dan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2018.

Adapun mantan Kades Panjalu, RH (50) diduga melakukan korupsi retribusi Situ Longkong. Retribusi dari objek wisata itu tidak disetorkan ke Pemkab Ciamis. (isr)

Loading...
loading...

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.