Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

4.1%

19.7%

8.1%

68.1%

20.101 Debitur di Priangan Timur dapat Restrukturisasi Kredit

82
0
Edi Ganda Permana Kepala OJK Tasikmalaya
Edi Ganda Permana Kepala OJK Tasikmalaya

TASIK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya mencatat, sebanyak 20.101 debitur di Priangan Timur melakukan restrukturisasi kredit.

Kepala OJK Tasikmalaya Edi Ganda Permana menerangkan, ada 929 debitur perbankan BPR dan BPRS telah disetujui restrukturisasinya dengan nilai mencapai Rp 29,93 miliar.

Sementara dari enam kantor cabang perbankan umum dan syariah ada 79 debitur dengan nilai mencapai Rp 160,73 miliar.

”Adapun perusahaan pembiayaan sebanyak 19.093 kontrak telah direstrukturisasi dengan nilai mencapai Rp 467,54 miliar,” ungkapnya saat konferensi Pers di Kantor OJK Tasikmalaya, Senin (11/5).

Ia menegaskan bahwa debitur atau nasabah wajib mengajukan kepada bank ataupun leasing serta perusahaan pembiayaan lainya, jika ingin mengajukan restrukturisasi.

Pengajuan keringanan cicilan atau kredit tidak secara otomatis disetujui, akan dilakukan asesmen terlebih dahulu.

”Keringanan cicilan pembayaran kredit atau pembiayaan dapat diberikan dalam jangka waktu maksimum satu tahun,” katanya.

Bentuk keringanan antara lain penurunan suku bunga, penurunan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara dan lainya sesuai dengan kesepakatan yang baru.

Sementara untuk penarikan kendaraan atau jaminan kredit bagi debitur yang sudah macet dan tidak mengajukan keringanan sebelum dampak Covid-19, dapat dilakukan sepanjang bank atau perusahaan pembiayaan melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun OJK meminta pihak perbankan maupun perusahaan pembiayaan untuk menghentikan sementara penagihan kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid-19, seperti pekerja di sektor informal atau pekerja berpenghasilan harian.

”Namun untuk debitur yang memiliki penghasilan tetap dan masih mampu membayar, tetap harus memenuhi kewajibannya sesuai yang yang telah diperjanjikan,” jelasnya.

OJK sendiri telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 tentang stimulus bagi perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical penyebaran virus corona dan POJK Nomor 14 tahun 2020 tentang kebijakan Countercyclical dampak penyebaran virus Corona 19 bagi lembaga jasa keuangan non bank.

Kebijakan stimulus itu sendiri dikeluarkan untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan mengalami penurunan akibat wabah virus corona, sehingga dapat meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan.

”Dengan adanya stimulus ini perbankan juga memiliki pergerakan yang lebih luas, sehingga pembentukan kredit macet dapat terkendali dan memudahkan memberikan kredit baru kepada debiturnya,” jelasnya.

Pemberian stimulus ini ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus Covid-19. Termasuk dalam hal ini sektor UMKM. (den)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.