Honorer K2: Jalur Politis Jadi Pilihan

24 Jam Kepung Istana Nihil

61

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

TASIK – Aksi turun ke jalan puluhan ribu honorer K2 (kategori dua) selama dua hari di depan Istana Negara, Selasa dan Rabu (31/10) tidak berbuah manis. Mereka tidak berhasil menyampaikan langsung aspirasi ke Presiden Joko Widodo.

Bagi para honorer K2, sikap pemerintah tersebut sangat melukai hati mereka. Jangankan menerima, menyapa K2 pun tidak. “Sakit hati kami, perjuangan empat tahun minta keadilan di negeri ini atas pengabdian kami tidak dianggap. Yang kami terima hanya di-PHP (pemberi harapan palsu). Jangankan menerima kami menyapa saja, beliau (presiden) menutup mata,” kata Nurbaiti, koordinator wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Kamis (1/11).

Dia melanjutkan, presiden dan para menteri seakan tidak menganggap honorer. Kalau menganggap honorer K2 sampah, lanjutnya, mungkin masih mending. Sampah pun masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bisa dipakai. “Lah kami ini dianggap apa. Padahal kami jelas ada dan masih bekerja terus sampai hari ini. Sedih rasanya. Mungkin lupa bisa duduk di Istana saat ini karena rakyat dan salah satunya dari suara honorer,” tandas Nurbaiti.

Koordinator Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kota Tasikmalaya Asep Dian mengatakan aksi kemarin seolah tidak digubris oleh pemerintah. Maka para honorer sepakat mengambil sikap, salah satunya melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) agar melakukan uji materi terkait UU ASN. “Kami sepakat aturan itu dibatalkan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, honorer se-Indonesia akan menggunakan jalur politis dalam menentukan dukungan di Pilpres 2019. “Para honorer sudah bulat akan memilih capres-cawapres yang bisa mengakomodir aspirasi honorer,” ungkapnya.

Khususnya di Kota Tasikmalaya, kata Dian, pihaknya akan melakukan deklarasi dukungan pasangan di Pilpres. ”Ini (jalur politis, Red) jihad terakhir kami, mencari keadilan dari pemerintah,” tuturnya.

Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Perwakilan Kabupaten Ciamis  Asep Wardiawan menegaskan honorer se-Indonesia menolak tes Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja  ( P3K). “Yang kita inginkan menjadi PNS bukan P3K, maka kami menolak,” ungkapnya kepada Radar kemarin.

Dia pun mengaku siap menentukan pilihan politik di Pilpres 2019, apabila aspirasi honorer tidak digubris oleh pemerintah.

”Kita terpaksa harus tidak memilih calon yang tidak akomodatif, pilihannya Golput atau memilih yang baru, “ tandasnya. (fin/rga/isr)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.