2,5 Persen ASN Tidak Netral

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

TAROGONG KIDUL – Pemerintah Kabupaten Garut mulai mengendus sinyal negatif dari para aparatur sipil negara (ASN). Ada beberapa dari mereka yang tidak netral dalam ajang pesta demokrasi Pilkada Garut 2018.

“Kalau dianalogikan angka ketidaknetralan ASN ini sekitar 2,5 persen. Seharusnya kan nol persen,” ujar Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Garut Koesmayadi Tatang Padmadinata saat ditemui di Kantor Bupati Garut di Jalan Pembangunan, Tarogong Kidul Senin (12/3).

Meski sudah terendus, lanjutnya, sampai saat ini belum ada laporan dan temuan resmi terkait ketidaknetralan ASN di lingkungan Pemkab Garut tersebut.

“Belum ada. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu,” harapnya.

Koesmayadi mengingatkan para ASN untuk tetap konsisten menjaga netralitas jelang pesta demokrasi pada Juni mendatang.

Dia mengatakan ada tiga hal yang mesti jadi perhatian ASN. Yakni netralitas, meningkatkan angka partisipasi pemilih dan menghindari politik uang (money politic).

“Kalau tidak ingat, itu akan bahaya. Jaga netralitas ASN, jangan digadaikan dengan iming-iming jabatan,” katanya.

Dia menegaskan ASN yang terbukti tidak netral dan berpihak kepada salah satu calon akan mendapat sanksi. Mulai dari tingkat sedang sampai berat. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sanksi sedang bagi ASN yang tidak netral, kata dia, adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Tetapi, haknya sebagai ASN tidak akan hilang.

Sedangkan untuk sanksi paling beratnya adalah pemecatan secara tidak hormat dan tidak memiliki hak pensiun apapun.

“Daripada diberhentikan secara tidak hormat, lebih baik mencalonkan diri saja (sebagai bupati),” tegasnya. (yna)

loading...