29.911 Warga Kota Tasik Gagal Dapat Bantuan, Ini Sebabnya..

132
0
BANTUAN. Warga menunjukkan KIS yang merupakan program jaminan kesehatan, saat ini puluhan ribu penerima bantuan tersebut dicoret, Rabu (20/1). RANGGA JATNIKA / RADAR TASIKMALAYA
Loading...

INDIHIANG – Puluhan ribu penerima bantuan sosial dan kesehatan dicoret oleh pemerintah untuk tahun 2021. Hal ini berkaitan dengan verifikasi identitas penerima yang bermasalah.

Pemerintah pusat sudah mulai mendistribusikan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan selanjutnya menyusul Bantuan Sosial Tunai (BST). Namun demikian, sebagian warga yang sebelumnya menerima, tahun ini harus gigit jari.

Sekretaris Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman menyebutkan ada 12.242 penerima BPNT dan 17.669 penerima BST Kemensos yang dicoret. Informasi dari Kemensos, hampir semuanya bermasalah di verifikasi nomor kartu keluarga atau NIK.

“Total yang dicoret 29.911, hampir 30 ribu,” ungkapnya kepada Radar, Rabu (20/1).

Secara catatan pemerintah, penerima BPNT dipastikan merupakan warga miskin yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Beda halnya dengan penerima BST yang tidak masuk dalam DTKS.

loading...

“Tapi pada prinsipnya mereka memang memerlukan bantuan tersebut,” ujarnya.

Baca juga : Kabupaten Tasik Siaga Darurat Bencana

Pihaknya pun sudah banyak mendapat komplain dari warga yang mempertanyakan bansos tersebut. Namun pihaknya hanya bisa memberi pemahaman sesuai kondisi yang ada. “Kami hanya bisa mengarahkan mereka untuk memperbaiki dokumen kependudukan,” terangnya.

Pihaknya pun belum bisa memberikan harapan tak pasti kepada masyarakat. Pasalnya, Kemensos pun belum membuka ruang pengajuan ulang ketika dokumen kependudukan sudah diperbaiki. “Tapi mudah-mudahan kalau sudah diperbaiki bisa diajukan lagi,” katanya.

Serupa dengan peserta BPJS Kesehatan atau KIS kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sebagian dari penerima bantuan jaminan kesehatan itu dicoret.

Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr Uus Supangat. Ada sekitar 12 ribu peserta KIS yang dibayar oleh pemerintah statusnya menjadi non aktif dan tidak bisa digunakan. “Lumayan banyak jumlahnya,” ujarnya.

Alasannya pun serupa, yakni sebagian besar karena permasalahan nomor KK atau NIK. Sehingga secara sistem mereka tertolak dan pembiayaannya tidak bisa dibayar pemerintah. “Sejauh ini masalahnya ada di dokumen identitas,” katanya.

Namun demikian, pelayanan kesehatan tetap akan diberikan di mana warga miskin yang tidak memiliki BPJS Kesehatan/KIS bisa dibantu melalui bantuan sosial kesehatan. Sementara itu warga diminta untuk memperbaiki dokumen kependudukan.

“Nanti kita upayakan untuk diajukan lagi kalau dokumen kependudukan selesai, kalau belum diperbaiki ya enggak bisa,” pungkasnya.
DIINGATKAN KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal terus memantau penyelenggaraan bantuan sosial (bansos) Covid-19 pada 2021.

KPK bakal segera berkoordinasi kembali dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penyaluran bansos tersebut.

“KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektifitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi,” kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (5/1).

Diketahui, pemerintah telah mengubah skema bansos untuk wilayah Jabodetabek. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Jabodetabek kini bakal menerima bansos dalam bentuk tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero).

Pengubahan skema tak terlepas dari terungkapnya kasus dugaan korupsi pengadaan bansos sembako di Jabodetabek yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliar Batubara beserta empat orang lainnya.

Meski begitu, KPK mengingatkan Kementerian Sosial soal masih adanya sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan bansos.
Salah satunya mengenai akurasi data penerima bansos yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data, maupun pemutakhiran data.

“Terkait pengelolaan data di Kemensos, pada akhir tahun 2020 KPK telah menyampaikan hasil kajian tentang pengelolaan bansos dan telah memberikan rekomendasi perbaikan,” kata Ipi.

Menyangkut kualitas data penerima bantuan, misalnya, KPK menemukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tak diperbaharui sesuai data kependudukan.

Hasil pemadanan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil pada Juni 2020 masih ada sekitar 16 juta yang tidak padan dengan NIK.

Tak hanya itu, KPK juga menemukan data penerima bantuan regular seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tidak merujuk pada DTKS. “Hal ini disebabkan oleh proses pengumpulan data yang tidak didisain berbasis NIK sejak awal,” kata Ipi.

Ipi menambahkan KPK juga menemukan adanya tumpang tindih pada data penerima bansos. Berdasarkan pemadanan yang dilakukan di internal Kemsos, masih ditemukan data ganda pada penerima bantuan sembako/BPNT.

“Demikian juga berdasarkan pengelolaan data bansos di beberapa daerah, KPK menemukan masih terdapat penerima bansos regular yang juga menerima bantuan terkait Covid-19 seperti bantuan sosial tunai dan BLT dana desa,” papar Ipi.

Untuk memperbaiki kualitas data penerima bantuan ini, KPK mendorong agar menjadikan padan NIK dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bansos.

KPK juga merekomendasikan Kementerian Sosial untuk memperbaiki akurasi DTKS, melakukan perbaikan tata kelola data, termasuk mengintegrasikan seluruh data penerima bansos di masa pandemi dalam satu basis data.

“Dalam upaya perbaikan sistem administrasi dalam penyelenggaraan bansos, tahun ini KPK juga akan melanjutkan kajian terkait bansos,” kata Ipi.

#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun (rga/riz/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.