3 Kali Rapat, Baru Ada Titik Terang Soal Kartu Tani & Pupuk Subsidi di Ciamis

116
0
RAPAT LAGI. Komisi B DPRD Ciamis untuk ketiga kalinya melakukan rapat pembahasan persoalan kartu tani dan kelangkaan pupuk bersubsidi di Ciamis. Rapat kerja tersebut dilaksanakan di Gedung DPRD Ciamis, Selasa (22/12). IMAN S RAHMAN/RADAR TASIKMALAYA
Loading...

CIAMIS – Ketiga kalinya, Komisi B DPRD Ciamis melakukan rapat susulan mengenai persoalan kartu tani yang menyangkut pengalokasian pupuk bersubsidi.

Dalam rapat Aula DPRD Ciamis, Selasa (22/12) itu, Komisi B kembali mengundang Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis.

Termasuk, beberapa perwakilan dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) se-Kabupaten Ciamis.

Ketua Komisi B DPRD Ciamis Drs H Komar Hermawan menyampaikan bahwa dari rapat ketiga kalinya itu, sekarang sudah kelihatan benang merah persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi di Ciamis. Pertama, kata dia, dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan belum akurat.

Mengingat waktu pendataan program pertama kartu tani, belum semua petani memilikinya. Jadi secara otomatis RDKK-nya juga belum sempurna.

Loading...

“Kami ketahui bahwa benang merahnya persoalan ini (kelangkaan pupuk subsidi, Red) harus perbaiki data dulu karena belum sempurna,” kata dia.

“Secara otomatis harus ada solusinya apakah memang harus di-cover dari dana APBD, kalau memungkinkan. Apakah ada cara lain? Ya itu silahkan oleh Bidang Perekonomian atau Dinas Pertanian yang punya kewenangan,” ujar Komar.

Baca juga : Inovasi Pramuka Ciamis Dapat Apresiasi

Fokus pertemuan ketiga kalinya ini, kata dia, ditekankan agar pendataan kartu tani oleh Dinas Pertanian. Mumpung, kata dia, 2021 ada perbaikan pendataan kartu tani. Pendataan tersebut harus segera diselesaikan sekarang.

“Hanya yang menjadi masalah para penyuluh itu sedikit. Jadi harus ada data di tiap-tiap desa, makanya yang menjadi masalah mereka ini tidak dibekali biaya operasional karena yang namanya pekerjaan harus ada tambahan, makanya pendataan masalah kartu tani bukan penyuluh namun peran aktif Dinas Pertanian juga,” papar Komar.

Komar berpesan, Dinas Pertanian harus berupaya menyampaikan kepada PPL untuk menyosialisasikan penggunaan pupuk organik kepada petani. Jadi saat kesulitan pupuk kimia, petani bisa mengatasi dengan pupuk organik.

“Jadi pupuk kimia penggunaannya sedikit. Tentunya itu dilakukan untuk jangka panjang, makanya pemerintah daerah mengadakan banyak -banyak pelatihan mengenai persoalan pupuk organik,” ujarnya menyarankan.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Ciamis Imam Dana Kurnia menambahkan, pemutakhiran data kartu tani menjadi kebutuhan mendesak dan harus dilakukan. Adapun kebutuhan biaya operasional untuk pendataan tersebut, kata dia, juga harus menjadi prioritas utama.

“Tidak bisa melakukan kegiatan dan program tanpa ada dana operasional atau penunjang. Intinya harus memformulasikan menghitung secara cermat terkait kebutuhan itu, karena permasalahan pupuk bersubsidi ini semuanya berbasis data,” ujarnya. “Ketika datanya ngawur, hasilnya juga akan ngawur, “ ungkapnya.

“Jadi persoalan ini digarisbawahi bahwa mengenai karut-marutnya data persoalan kartu tani yang persoalan ujungnya untuk alokasi pupuk ini,” ujarnya memaparkan.

Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Ciamis H Tino Armyanto Lukman LS, ST MSi menjelaskan, perlu digarisbawahi bahwa ada dua persoalan dalam kelangkaan pupuk subsidi di Ciamis. Pertama, terkait penyusunan RDKK. Menurutnya, saat penyusunan RDKK harus ada verifikasi menyangkut kebenaran data kebutuhan pupuk bersubsidi.

“Kedua, justru dengan RDKK ini yang sekarang dihadapi, toh walaupun kita bikin RDKK, jatuhnya juga dialokasikan oleh pusat. Jadi RDKK dibikin sebagus mungkin, akurat data, namun pusat mengasih aloasinya berdasarkan data yang dipunya pusat sendiri, memang bukanya rugi. Artinya memang kita harus ada upaya terhadap penambahan alokasi yang ada di Kabupaten Ciamis yang RDKK,” ujarnya.

Soal kemungkinan ke depan, Pemkab Ciamis meng-cover antara selisih RDKK dengan alokasi pupuk subsidi menggunakan APBD, itu akan pihaknya bahas terlebih dulu. Termasuk dana operasional untuk pendataan lagi kartu tani.

“Jadi dalam dua hal ini akan kami coba pansuskan intern di pemda terkait dengan anggaran untuk pemutakhiran data yang kedua terkait kemungkinan menutup keku­rangan dari selisih antara subsidi alo­kasi dengan RDKK yang dibutuhkan,” ujarnya.

Bagian Perekonomian juga berharap Dinas Pertanian harus menyosialisasikan kepada PPL agar tidak tergantung kepada penggunaan pupuk kimia. “Saya rasa pengoptimalan itu juga harus dilakukan,” kata dia mengajak.

Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis Dedi Bahrudin menjelaskan, terkait kartu tani, pihaknya tidak pernah berhenti mendata. Walaupun untuk tahun 2021, pendataan kartu tani sudah ditutup 28 November 2020.

“Karena memang masih kurang sekarang juga terus pendataan terus, mudah-mudahan para petani yang mengajukan ke BPP (Balai Penyuluh Pertanian, Red), semua petani bisa terdata serta kericuhan-kericuhan pupuk bisa dieleminir. Minimal bisa kecil dan kuota pupuknya bisa terpenuhi juga, kata dia berharap,” ujarnya berharap. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.