3 Terdakwa Divonis Bersalah di Kasus Money Politik Pilkada Pangandaran

72
0
BUKA KOTAK SUARA. Komisioner KPU Kabupaten Pangandaran mengambil dokumen formulir model C saat membuka kotak suara Minggu (24/1).
BUKA KOTAK SUARA. Komisioner KPU Kabupaten Pangandaran mengambil dokumen formulir model C saat membuka kotak suara Minggu (24/1).
Loading...

PANGANDARAN – Tiga terdakwa dugaan money politic pada Pilkada Pangandaran yakni Ni, Yn dan To terbukti bersalah berdasarkan hasil sidang pembacaan putusan yang dibacakan pimpinan sidang Tri Wahyudi di Pengadilan Negri (PN) Ciamis, Senin (25/1).

Humas Pengadilan Negeri (PN) Ciamis Indra Muharam SH mengatakan berdasarkan hasil putusan sidang, ketiga terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan jaksa penuntut umum. Terdakwa dijatuhi pidana selama 12 bulan dan masing-masing denda Rp 100 juta.

“Namun pidana penjara tidak perlu dilaksanakan dengan masa percobaan selama satu tahun,” kata dia kepada wartawan, Senin (25/1). Namun itu berlaku jika para terdakwa dengan syarat berkelakuan baik selama masa percobaan.

Namun jika mereka melakukan tindak pidana selagi masa percobaan belum selesai, maka harus menjalani pidana penjara selama satu tahun. “Ya mereka wajib lapor ke Polres dan denda masing-masing terdakwa Rp 100 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama satu bulan,” ujarnya.

Baca juga : Tohidin Merasa Jadi Tumbal Kasus Money Politik di Pangandaran

loading...

Sementara itu, dalam surat dakwaan jaksa penuntun umum tertulis dugaan money politic terjadi pada 4 Desember 2020, tepatnya Jumat malam. Lokasinya di Paledah Padaherang. Dugaan money politic itu terjadi dalam acara silaturahmi relawan dan kampanye yang dihadiri salah satu calon bupati.

Dalam acara itu hadir setidaknya 70 orang. Salah seorang terdakwa To diduga menerima amplop dari seseorang pria yang mengajaknya masuk ke dalam mobil berwarna putih. Saat itu, pria tersebut menyerahkan amplop berjumlah 70 buah yang berisi uang sebesar Rp 52 ribu.

Sebelum dibagikan, amplop tersebut sempat ditunjukkan ke terdakwa Yn dan salah satu saksi Na. Yn kemudian menyuruh To membagikan amplop tersebut kepada warga yang hadir dalam acara itu. Selain itu, Yn juga meminta terdakwa Ni membagikan amplop tersebut kepada warga lainnya.

Kuasa hukum terdakwa, Kukun Abdul Syakur mengatakan sidang putusan tersebut kliennya dituntut 12 bulan penjara dan denda Rp 100 juta. “Untuk itu (denda, Red) kita pikir-pikir lagi, karena mereka (terdakwa, Red) dari masyarakat kurang mampu. Uang Rp 100 juta dari mana, apalagi bekerja sebagai buruh,” jelasnya.

Dia mengatakan saat proses persidangan berlangsung, sumber uang tidak disampaikan. Terdakwa tidak tahu dari mana sumbernya. Hanya diberi dari seseorang dari mobil putih saat itu. “Penyandang dana juga harus disentuh karena mereka (terdakwa, Red) hanya korban saja. Seharusnya penegakan hukum tidak parsial, tapi harus sampai ke penyandang dana ikut diadili,” ujarnya. (nto)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.