315 Daerah Desak Pemekaran

66
0
Bahtiar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri

JAKARTA – Sejak tahun 2014, Kementerian Da­lam Negeri (Kemendagri) te­lah menerima usulan pem­ben­tukan 315 Daerah Otonomi Baru (DOB). Namun usul­an tersebut tidak bisa dipro­ses, ka­rena pe­merintah m­a­sih me­­lakukan mo­ra­torium terhadap permintaan DOB.

“Tugas kita kan menerima aspirasi. Tetapi kita jelaskan dan tegaskan bahwa kebijakan kita masih moratorium, ada 315 yang sudah mengajukan surat, 255 di antaranya beserta dokumennya,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar di Gedung A Kemendagri Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).

Hal ini disampaikan Bahtiar menanggapi rencana pembentukan Provinsi Bogor Raya maupun keinginan Wali Kota Bekasi untuk menggabungkan wilayah yang dipimpinnya ke Provinsi DKI Jakarta.

Bahtiar menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima usulan pembentukan Provinsi Bogor Raya maupun keinginan Bekasi untuk menggabungkan diri dengan Provinsi DKI Jakarta.

Meski demikian, lanjut Bahtiar, prinsipnya Kemendagri menghormati gagasan membentuk daerah otonomi baru (pemekaran), maupun penggabungan daerah otonomi. Meski keputusan pemerintah masih tataran regulasi dan kebijakan moratorium. “Gagasan silahkan saja, nanti kan ada tim kajian yang menilai. Sejauh mana implementasi itu, kan harus memerlukan politik pemerintahan, termasuk regulasi,” ungkap Bahtiar.

Regulasi mengenai pembentukan daerah yang terdiri atas Pemekaran Daerah dan Penggabungan Daerah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3). Sementara, mengenai persyaratan diatur dalam Pasal 34, 35,36,37 dalam Undang-Undang yang sama.

Desakan pembentukan DOB sejak sepuluh tahun terakhir memang masif. Khususnya di daerah penyangga Ibu Kota seperti Banten dan Jawa Barat. Desakan itu kembali muncul dari Provinsi Lampung yang mengajukan usulan pembentukan Kabupaten Natar.

Terpisah, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari mengaku belum menerima usulan wacana pembentukan provinsi baru yakni Provinsi Bogor Raya.

“Santer memang isu itu muncul. Tapi usulan Provinsi Bogor Raya belum ada masukan ke kita (DPRD Jabar). Apalagi masukan secara resmi, berbicara usulan pembentukan provinsi baru dari wilayah Jabar saya malah berharap dan ingin Provinsi Jabar tetap satu,” kata Ineu Purwadewi Sundari, kemarin.

Secara pribadi, kata Ineu, Bogor harus tetap masuk dalam Provinsi Jabar karena Provinsi Jabar selama ini diwakili tiga entitas yakni wilayah Cirebon, wilayah Priangan dan wilayah Bogor.

Politisi dari PDI Perjuangan itu menuturkan, terkait kewilayahan yang menjadi sorotan yakni terkait moratorium DOB atau pemekaran wilayah di Provinsi Jabar yakni Garut Selatan, Bogor dan Sukabumi. “Jadi kemarin itu ada pandangan lebih kepada pemekaran kabupaten/kota di Jabar bukan pemekaran provinsi,” kata dia.

Dia mengatakan idealnya Jawa Barat memiliki 38 hingga 40 kabupaten dan kota supaya pembangunan dan pelayanan publik lebih terjangkau masyarakat. DPRD Jabar, sambung Ineu, selalu mendorong upaya pemekaran daerah tingkat dua tersebut di Jawa Barat. “Namun karena ada moratorium DOB dari pemerintah pusat, belum lanjut proses di pusatnya. Tapi di tingkat pemerintah provinsi sudah selesai yang tiga calon DOB ini,” kata Ineu.

Menurut dia, banyak aspirasi masyarakat yang menginginkan memekarkan wilayahnya supaya bisa lebih maju dan layanan publik lterjangkau. Hanya saja, syarat pemekaran wilayah ini tidaklah mudah. “Tetapi tidak mudah memang karena ada persyaratan sebelumnya. Ada juga kabupaten yang masuk di kami, di pemerintah, tapi persyaratan belum memenuhi, kembali lagi ke daerah. Memang itu memerlukan waktu panjang,” katanya.

Ineu menambahkan pemekaran DOB perlu disertai proses, sehingga jangan sampai Pemerintah Pusat dan Provinsi saja yang menindaklanjuti di daerah. “Diperlukan ada pemikiran bersama terkait persyaratannya, misalkan mengenai kemampuan pendapatan daerahnya dan rencana matang setelah pembentukan DOB,” kata dia. (ful/fin)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.