4 Kades di Kabupaten Tasik Merasa Diintimidasi, Begini Kata Bawaslu..

138
0
Loading...

SINGAPARNA – Perwakilan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tasikmalaya beserta kuasa hukumnya menyampaikan dugaan intimidasi yang dialami beberapa kepala desa ke Bawaslu, Rabu (30/12).

Intimidasi yang diduga dialami oleh beberapa kepala desa di tiga kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya tersebut berupa pernyataan dari oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Intimidasi tersebut mengharuskan para kepala desa membuat surat pernyataan menerima atau tidak bantuan dari pemerintah daerah baik program bantuan Covid-19 maupun bantuan sosial (Bansos) lainnya.

Perwakilan Kuasa Hukum Apdesi Kabupaten Tasikmalaya Asep Mulyana mengatakan, kedatangannya bersama perwakilan pengurus Apdesi ke Bawaslu sebagai bentuk silaturahmi berkaitan dengan Pilkada Tasik yang sudah dilaksanakan.

“Kami datang ke Bawaslu karena adanya ekses dari pilkada ini yang dialami oleh para kepala desa. Ada empat kepala desa di Kecamatan Cikalong, Rajapolah dan Manonjaya mendapatkan intimidasi diduga oleh oknum LSM,” terang Asep kepada wartawan.

Loading...

Baca juga : Tahun Baru, 3 Wisata Pantai di Tasikmalaya Ditutup

Bentuk intimidasinya, kata dia, para kepala desa mendapatkan perkataan dari oknum tersebut kalau memilih nomor dua pasti akan masuk penjara. Termasuk harus membuat surat pernyataan menerima bantuan pemerintah daerah program Covid-19 termasuk bantuan sosial lainnya.

“Ya para kepala desa tidak berkenan. Makanya kami mencoba berkoordinasi dengan Bawaslu. Kata Bawaslu, katanya sudah tidak mempunyai kewenangan, karena masalah intimidasi ini arahnya sudah wewenang aparat penegak hukum (APH),” jelas dia.

Langkah ke depannya, jelas dia, setelah mencoba koordinasi dengan Bawaslu, pengurus Apdesi dan kuasa hukum akan membawa perkara ini ke jalur hukum baik APH kepolisian atau Komnas-HAM.

“Karena intimidasi ini tidak dibenarkan secara hukum, sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” ungkap dia.

Pada intinya, tambah dia, penyampaian intimidasi ke Bawaslu ini, tidak mengarah kepada pasangan calon mana pun. “Kami objektif bahwa ada intimidasi terhadap desa, tidak terlepas terkait atau tidaknya ada hubungan dengan pilkada, kami tidak bisa memastikan,” ujar dia.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda SIP mengungkapkan, kedatangan perwakilan Apdesi beserta kuasa hukumnya sebagai bentuk silaturahmi. Termasuk menyampaikan ada beberapa hal terkait dengan kejadian-kejadian yang menimpa para kepala desa di Kabupaten Tasikmalaya.

Mereka ini, jelas dia, para pengurus Apdesi Kabupaten Tasikmalaya memberikan informasi kepada Bawaslu terkait adanya dugaan intimidasi kepada para kepala desa di beberapa kecamatan.

“Kami jawab langsung, bahwa perkara dugaan intimidasi ini kewenangannya bukan di Bawaslu, karena tugas kita sudah selesai setelah pilkada,” terang dia.

Jadi, terang dia, kewenangan Bawaslu hanya sebatas kepada massa kampanye, tenang dan pemungutan serta perhitungan suara pada 9 Desember 2020 lalu.

“Sementara kejadian dugaan intimidasi yang diinformasikan perwakilan Apdesi bersama kuasa hukumnya terjadi pada 9 Desember. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa atau menindaklanjutinya,” ujar dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.