Dari 181 Kasus, 184 Ditetapkan Tersangka Tahun 2019 Anggaran Wajib Dipublikasikan

40,6 M Dana Desa Dikorupsi 

32

JAKARTA – Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp 826 triliun. Dana tersebut termasuk alokasi dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun yang masuk di pos Dana Alokasi Umum (DAU).

Adapun alokasi anggaran dana desa sendiri meningkat kurang lebih Rp 73 triliun. Terhitung sejak 2015 hingga 2018 total alokasi anggaran dana desa mencapai Rp187 triliun. Dana ini sudah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia.

Namun dalam per­kem­bangannya, dana desa yang besar tersebut rawan praktik korupsi. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch ( ICW), sejak tahun 2015 hing­ga semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi, dengan nilai kerugian mencapai Rp 40,6 miliar.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus mengatakan penyaluran anggaran dana desa 2109 yang akan digulirkan sebaiknya dievaluasi terlebih dahulu. Pasalnya, dari berbagai kasus penyimpangan terjadi di lapangan. “Idealnya, sebelum dikucurkan kembali dana desa 2019 harus dievalusi dulu. Sehingga tidak terkesan politis,” ujarnya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (4/12).

Dia mengamati sejauh ini dana desa belum bisa menyejahterakan masyarakat di daerah. Terlebih praktek-praktek yang dijalankan tidak tepat sasaran, baik secara pelaporan pembukuan atau penyaluran yang kurang transparan. “Untuk itu, pemerintah jangan terlalu terburu-buru dalam menggelontorkan anggaran dana desa tersebut,” terangnya.

Ditambah dari segi pengawasan, kata dia, pemerintah harus lebih banyak melibatkan stakeholder dan pembimbingan kepada perangkat desa yang bersifat keberlanjutan. Sebab banyak laporan yang dibuat penanggung jawab dana desa masih tidak sinkron. ”Jangan sampai mereka terjebak pada penyimpangan dana desa,” jelasnya.

Sekjen Kementerian Desa (Kemendes), Anwar Sanusi mengungkapkan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan dana desa. Pihaknya bekerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian, selain menegaskan di tahun 2019 mewajibkan seluruh desa menyampaikan informasi dana desa secara terbuka. ”Jadi tahun depan anggaran dana desa wajib dipublikasikan, kami sudah membentuk sekertaris bersama (sekber) yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, Kemendagri dan Kemendes. Untuk mengidentifikasi setiap laporan dan persoalan,” tandasnya.

Kemudian, kata Anwar, sebagai wujud koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan, pihaknya ingin bersama-sama mengawal dan mengawasi program tersebut. Akan tetapi, jangan sampai menimbulkan ketakutan di kalangan kepala desa. “Kita juga akan menerjunkan satgas desa ke lapangan untuk memonitor sekaligus melakukan audit,” terangnya. (der/fin/ful)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.