46 Miliar Mengalir untuk Kunker

99

Lagi, Lima SKPD Akan Kunjungan ke Luar Negeri

Sekretariat DPRD Dominan Perjalanan Dinas

TASIK – Anggaran senilai Rp 46.560.182.570 akan dihabiskan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker) selama tahun 2019.

Anggaran tersebut bersumber dari APBD 2019 yang telah diketuk beberapa waktu lalu. Tercatat nilai alokasi anggaran untuk perjalanan dinas mulai dari dalam kota Rp 5.483.041.000, luar kota 40.208.531.570 dan luar negeri 868.610.000.

Selain itu, biaya perjalanan dinas yang dialokasikan Pemkot bersama DPRD Kota Tasikmalaya tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp 10 miliar. Sebab di Tahun 2018 anggaran untuk perjalanan dinas tersebut di kisaran Rp 36 miliar.

Lagi-lagi, Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya mendominasi jumlah alokasi anggaran perjalanan dinas dengan angka Rp 12 miliar lebih dibanding tahun sebelumnya Rp 10 miliar.

Disusul Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya sebesar Rp 7 miliar. Dinas Kesehatan sebesar Rp 6,6 miliar, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Rp 1,4 miliar, Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas KUMKM Perindag masing-masing Rp 1,3 miliar.

Kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) masing-masing Rp 1,2 miliar.

“Untuk Dinas Kesehatan Rp 5 miliar sekiannya itu perjalanan dalam daerah, ke masyarakat kita langsung dan lebih bermanfaat karena kembali berputar di masyarakat. Sementara Setda Rp 7 miliar itu kebanyakan untuk luar daerah sekitar Rp 6 miliar. Sementara DPRD semuanya perjalanan luar daerah,” ungkap Anggota Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Nandang Suherman kepada Radar, Jumat (11/1).

Dia mengatakan setiap tahun tren anggaran perjalanan dinas Pemkot dan DPRD mengalami kenaikan. Namun, sayangnya sampai saat ini anggaran yang dikucurkan itu tidak pernah terukur kemanfaatan terhadap kinerja pemerintahan apalagi bagi pelayanan masyarakat. “Apa sih hasil perjalanan tersebut? Misalnya DPRD lebih prima dalam membuat keputusan politik anggaran, atau ada perbedaan mendasar dari tahun sekarang dan sebelumnya terutama untuk perspektif publik? Kan tidak!,” tuturnya.

Peneliti Anggaran dari Perkumpulan Inisiatif Bandung tersebut mengaku belum menemukan perbedaan tanggapan para wakil rakyat, dari penyampaian nota anggaran dalam pidato wali kota terhadap DPRD tahun ke tahun.

Sementara, peningkatan kapasitas terus menerus dilaksanakan diantaranya merupakan perjalanan dinas luar daerah. “Padahal di kegiatan peningkatan kapasitas setwan itu Rp 11 miliar, didominasi kegiatan perjalanan luar daerah. Kenapa harus keluar daerah juga kalau setiap membuat perda,” keluhnya.

Idealnya, kata dia, DPRD banyak berkunjung ke warga sendiri. Supaya regulasi yang dirancang lebih mewarnai denyut nadi masyarakat, mengingat nantinya suatu peraturan disusun untuk diterapkan di daerah. “Dia dipilih dan dimandatkan warga kita, minta legitimasi serta dukungan juga di kita. Kenapa banyak berkunjungnya ke luar kota?,” tanya Nandang.

“Kalau pun mau kunjungan kerja, selektif saja. Mana yang urgen harus dapat pandangan dari daerah luar, mana yang bisa dilaksanakan cukup dalam kota. Sebetulnya modus saja kan untuk dapat pendapatan tambahan, karena ada uang akomodasi dan sebagainya,” sambung dia.

Di sisi lain, kata dia, tahun ini lima OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya akan kembali melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri. Yakni Bappelitbangda, Dinas KUMKM dan Perindag, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Sekretariat Daerah (lihat grafis)

“Nah perjalanan ini juga seperti apa nantinya manfaat yang didapatkan? Sementara yang tahun sebelumnya sudah sejauhmana kemanfaatan keluar negeri?,” tanya dia.

Nandang mengakui naiknya anggaran perjalanan dinas yang mengalami kenaikan, tentunya menyesuaikan biaya akomodasi yang setiap tahun pasti mengalami kenaikan. Seperti tiket, hotel atau lain sebagainya. Hanya saja, jangan seolah menjadi kegiatan kebiasaan yang tidak berdampak kenaikan terhadap sisi kinerja pemerintah atau pelayanan masyarakat. “Misalnya investasi ke kita jadi tinggi karena Pemkotnya sering jalan-jalan. Atau pelayanan publik semakin prima hasil melihat daerah lain saat jalan-jalan, saya belum melihat itu,” herannya.

Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan saat dihubungi melalui sambungan telepon sampai pukul 21.00 tidak aktif. Termasuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya Hanafi, saat dihubungi belum memberikan keterangan. (kim/igi)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.