Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

1.1%

88.5%

3.1%

0.3%

5.9%

0%

1%

0%
2020, Anggaran Penanganan Kemiskinan Capai Rp 45 Miliar

465.615 Warga Ciamis Masih Miskin

34
0
Ade Supriadi Kepala Kantor LTPKAD Kabupaten Ciamis

CIAMIS – Jumlah warga di Kabu­paten Ciamis tahun ini mencapai 465.615. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun 2018.

“Berdasarkan BDT (basis data terpadu, Red) tahun 2019 ini ada penurunan jumlah warga miskin sebanyak 7.897, dari tahun 2018 sebelumnya mencapai 473.512 jiwa,” ujar Kepala Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) Kabupaten Ciamis Ade Supriadi kepada Radar, Selasa (12/11).

Jumlah warga miskin di Ciamis, kata Ade, setiap hari diperbaharui. Data tersebut dimasukkan ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Pemkab Ciamis. Kemudian, dilaporkan ke Kementerian Sosial. “Setelah itu, nantinya Kemensos, memberikan data ke dinsos terkait data warga yang berhak menerima bantuan,” ujarnya.

Dengan pelaporan data kemiskinan berjenjang tersebut, kata dia, jumlah masyarakat miskin bisa terverifikasi dengan baik. Otomatis, penanganan kemiskinan bisa dilakukan dengan baik. “Maksimalnya, verifikasi data tersebut dilaksanakan maksimal selama 3 bulan sekali,” kata dia.Pihak desa, kata dia, meng-update data kemiskinan. Mereka mendapatkan data terbaru warga miskin dari RT/RW dan kepala dusun.

“Mereka yang menerima bantuan itu memiliki ID BDT dan berhak diberikan fasilitas baik itu berupa kartu Indonesia sehat, rutilahu dan bantuan lainnya harus masuk ke dalam BDT. Jika tidak terdata, tidak bisa mendapatkan fasilitas tersebut,” ucapnya.

Faktor apa yang menyebabkan kemiskinan di Ciamis? Sumber kemiskinan, kata dia, berasal dari banyak aspek. Diantaranya seperti pendidikan, kesehatan dan sosial. “Oleh karena itu, untuk mengentaskan kemiskinan harus dilakukan kerja sama antar lembaga,” ajaknya.

Adapun alokasi penanganan kemiskinan di Ciamis, kata Ade, tahun ini mencapai Rp 22,5 miliar. Sementara untuk tahun depan (2020) bisa mencapai Rp 45 miliar. Hal itu dikarenakan ada kenaikan untuk membayar premi BPJS PBI yang ditanggung oleh APBD.

Ade menyebutkan, saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham terkait BDT. Ia meminta seluruh masyarakat yang akan mengajukan kartu PBI APBD, Kartu Calakan dan rutilahu agar melengkapi surat permohonan dari kepala desa atau lurah kepada Bupati Ciamis, dan beberapa persyaratan lainnya.

“Bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan, padahal harus masuk BDT, sehingga saya meminta kepada warga agar memahaminya,” ujarnya menjelaskan.

Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung ke dalam Aliansi Mahasiswa Ciamis Raya mendesak pemerintah dan DPRD Kabupaten Ciamis juga harus serius menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Ciamis. Mahasiswa menilai ada kerancuan soal data penanggulangan angka kemiskinan. Ada ketidaksinkronan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan plafon prioritas anggaran sementara tahun 2020.

“Mempertanyakan beberapa kerancuan dalam RPJMD 2019-2024, rancangan PPAS, Raperda APBD dan Nota Keuangan di Kabupaten Ciamis,” ujar Kordinator Lapangan (Korlap) aksi Lukman Nur Hakim kepada wartawan Senin (12/11).

Ketika berbicara jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis sendiri, kata dia, sebanyak 99.810 jiwa atau sebesar 8,59 persen dan tahun 2018. Jumlah itu menurun menjadi sebanyak 85.720 jiwa atau sebesar 7,22 persen. Namun, kata Lukman, tercantum dalam RPJMD tahun 2019-2024 menargetkan di tahun 2020 persentase kemiskinan itu di angka 7,0 persen. Sedangkan di dalam rancangan PPAS dan Raperda APBD Kabupaten Ciamis tahun 2020, target penurunan angka kemiskinan itu sebesar 7,48 persen.

“Ini menjadi kerancuan data yang bisa mempengaruhi kebijakan daerah yang tidak sesuai intinya. Kita pun mendorong adanya optimalisasi keterbukaan informasi dan dokumen daerah yang menjadi hak informasi publik,” ucapnya. (obi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.