6 BUMDes di Kota Banjar Mati Suri

44
0
MENJELASKAN. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kesbangpol Kota Banjar Sahudi ditemui di ruanganya kemarin. Cecep herdi / radar tasikmalaya
MENJELASKAN. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kesbangpol Kota Banjar Sahudi ditemui di ruanganya kemarin. Cecep herdi / radar tasikmalaya
Loading...

BANJAR – Enam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di dua kecamatan di Kota Banjar mati suri. Struktur kepengurusan BUMDes itu tidak jelas.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesbangpol Kota Banjar Sahudi MH, MSi, enam BUMDes itu di antaranya BUMDes Balokang Berkembang, BUMDes Panca Wangi Cibeureum, BUMDes Jembar Jajawar dan BUMDes Jaya Sentosa Neglasari. Itu di Kecamatan Banjar.

“Sementara dua BUMDes lagi ada di Kecamatan Pataruman yakni BUMDes Lestari Batulawang dan BUMDes Karya Mandiri Karyamukti,” kata Sahudi di ruang kerjanya, Rabu (10/2/2021).

Enam BUMDes itu tidak aktif lantaran kepengurusannya tidak jelas. Kemudian pengawasan internalnya juga tidak maksimal. Sehingga BUMDes-nya tidak berjalan dengan semestinya. “Kita sedang menunggu hasil audit Inspektorat untuk evaluasinya,” kata dia.

Baca juga : Siswa di Kota Banjar Tetap Belajar Daring Demi Keselamatan

loading...

Inspektorat Kota Banjar melaksanakan audit kinerja kepada 16 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Audit itu dilakukan untuk menilai, mengidentifikasi tingkat kesehatan pengelolaan keuangan BUMDes. Rencananya, audit akan dilakukan selama satu bulan mulai Februari 2021.

“Program kebijakan prioritas kita kebetulan sinkron dengan mandat Permendagri nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Kita akan membentuk tim dan melakukan audit kinerja kepada semua BUMDes yang ada di Kota Banjar. Jumlah sekitar 16 BUMDes,” kata Inspektur Kota Banjar Agus Muslih MMKes.

Ia menjelaskan audit kinerja itu untuk menilai salah satu efektivitas pengelolaan BUMDes, kemudian unsur kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan BUMDes. Hasil audit akan bermanfaat untuk mengindentifikasi tingkat kesehatan pengelolaan keuangan, kemudian bisa menjadi dasar kepala daerah untuk mengidentifikasi dan mendorong program revitalisasi yang menjadi programnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

“Fungsi audit kinerja ini juga untuk pemetaan keberlangsungan BUMDes, memotret bagaimana pengelolaan BUMDes, efektivitas pengelolaannya hingga tingkat kesehatannya pengelolaannya,” kata dia.

Ia menjelaskan BUMDes merupakan salah satu instrumen untuk menaikan PAD Desa (PADes). Sejauh ini katanya, PAD Desa itu belum meningkat. Sehingga diharapkan hasil audit itu memiliki dampak positif untuk peningkatan PAD Desa.

“Fungsi lainnya audit itu sebagai bahan perbaikan bagi pemerintah desa dalam menghidupkan atau merevitalisasi kemnali BUMDes, arahnya lebih cenderung untuk evaluasi. Kemudian audit ini juga untuk mendeteksi dini penyimpangan anggaran,” katanya. (cep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.