6 Mei, PSBB di Garut Hanya Berlaku untuk 12 Kacamatan

1069
2

GARUT KOTA – Pemerintah Kabupaten Garut terus melakukan persiapan teknis dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), secara parsial yang akan dilaksanakan pada Rabu (6/5) nanti.

“Sekarang kita masih membahas rancangan perbup-nya (peraturan bupati) mengenai PSBB ini.

untuk penetapan pelaksanaan. Besok (hari ini) kita bersama Forkopimda,” ujar Wakil Bupati Garut dr Helmi Budiman kepada wartawan di Pendopo Garut, Minggu (3/5).

Baca juga : Kawasan Perkotaan Garut Jadi Fokus PSBB

Menurut Helmi, dalam rancangan ini, Pemkab Garut akan melaksanakan PSSB secara parsial di 12 wilayah. Hal itu berdasarkan sebaran pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi.

Ke-12 wilayah yang nantinya akan diterapkan PSBB tersebut yakni Kecamatan Garut Kota, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Cilawu, Banyuresmi, Karangpawitan, Wanaraja, Selaawi, Cibatu, Cisurupan, Cikajang dan Cigedug.

“Dari total kecamatan yang diterapkan PSBB ini, kami bagi menjadi empat klaster yakni Garut kota, Wanaraja, Cikajang dan Cibatu. Itu dilakukan untuk memudahkan operasional PSBB ini,” ujarnya.

Helmi menerangkan selama pelaksanaan PSBB ini, seluruh aktivitas masyarakat di 12 kecamatan akan dibatasi, dari mulai peliburan tempat sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan lainnya terkait pertahanan dan keamanan.

“Untuk peliburan sekolah, saat ini sudah dilaksanakan di seluruh kecamatan. Jadi semua siswa sekarang ini harus belajar mandiri di rumah,” terangnya.

Untuk aktivitas masyarakat di 12 kecamatan, kata Helmi, setelah diterapkan PSBB nanti, seluruh aktivitas masyarakat akan dibatasi, dari mulai bekerja, sampai pelaksanaan ibadah harus dilakukan mandiri di rumah.

“Sebelumnya hanya PNS saja yang dibatasi bekerjanya, sekarang seluruh kegiatan usaha dibatasi. Lalu kegiatan ibadah, sosial budaya, pergerakan orang, semua dibatasi,” ucapnya.

Menurut dia, nantinya seluruh aktivitas masyarakat yang ada di 12 kecamatan itu, akan terus dipantau oleh pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP. “Kami siapkan cek poin di seluruh kecamatan. Jadi ketika ada warga yang masuk dan keluar harus lapor terlebih dahulu,” terangnya.

Bukan hanya itu, anggota Satpol PP, Polri dan TNI setiap harinya terus melakukan patroli untuk memantau aktivitas masyarakat selama 14 hari pelaksanaan PSBB ini. “Setiap hari razia, kalau ada masyarakat yang melanggar akan ditindak. Sanksi-nya ada, sesuai aturan,” katanya.

Terkait aktivitas usaha masyarakat, tambah dia, pihaknya juga membatasi operasionalnya.

Seperti pasar modern atau mall, itu hanya diberi waktu buka dari mulai pukul 10.00 sampai 20.00. Pasar tradisional itu beroperasi dari pukul 03.00 sampai 12.00.

Sementara untuk warung dan toko sembako masyarakat itu dari pukul 06.00 sampai 20.00.

Sementara untuk rumah makan dan penjual makanan itu diberi waktu dari pukul 16.00 sampai pukul 05.00 atau subuh.

Baca juga : PDP Meninggal Di Garut Bertambah, Bayi Positif Terpapar dari Bapaknya Penjual Kopi di Jakarta

Terkait jaminan hidup masyarakat selama PSBB? Helmi memastikan akan memberi bantuan sosial ke masyarakat yang terdampak Covid-19. Ada 884 ribu kepala keluarga di Garut. Sekira 70 persen itu akan dibantu.

“Tapi bantuan tidak tumpang tindih. Yang sudah masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tetap berjalan bantuannya, yang non-DTKS akan dapat bantuan baru. Kita terus lakukan pendataan,” paparnya. (yna)

Loading...
loading...

2 KOMENTAR

  1. Trrus dan terus di batasi. Ko satpol pp sama polisi ga di batasi Jaga nya selalu berkumpulan ga ada jarak nya. Warga d suruh diam di rumah. Ko aparat enak yah berkliaran. Harus nya yang bijak dong. . aturan nya harus d samakan. Itu kasian warga yang ga punya penghasilan. Aparat enak di gajih.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.