Beranda Hoak atau Bukan Pengawasan Travel Umrah

Pengawasan Travel Umrah

82
BERBAGI

Kita mengapresiasi langkah Kementerian Agama (Kemenag) yang terus memperbaiki sistem pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah. Salah satunya melalui aplikasi sipatuh (sistem informasi pemantauan terpadu umrah dan haji).

Dalam aplikasi itu, semua perusahaan penyelenggara jasa perjalanan haji dan umrah harus terdaftar pada aplikasi tersebut. Setiap perusahaan biro travel nanti wajib mencantumkan identitas jamaah. Begitu pula aktivitas selama beribadah umrah. Mulai nama hotel hingga lokasi hotel.

Kebijakan lain Kemenag adalah melakukan moratorium (pemberhentian sementara) izin umrah baru. Ada harapan bahwa moratorium itu akan membuat calon jamaah umrah bisa selektif memilih travel yang sudah ada.

Tak bisa dimungkiri bahwa munculnya travel-travel baru ikut memperparah tingkat persaingan antartravel sehingga travel lama banting harga semurah-murahnya. Boleh saja promosi tarif murah semurah-murahnya. Namun, bila tanpa memedulikan kenyamanan umrah, tentu ujung-ujungnya yang menjadi korban adalah calon jamaah sendiri.

Selain dua langkah tersebut, Kemenag sepatutnya makin terbuka dan menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan umrah. Misalnya, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

OJK bisa menembus akses pengawasan perbankan yang menjadi mitra travel umrah. Sedangkan ORI menjadi wadah penyampaian keluhan layanan travel terhadap calon jamaah umrah. Meski demikian, dengan dua langkah tersebut, kita berharap Kemenag benar-benar efektif dalam melaksanakan pengawasan travel umrah.

Kini yang kita tunggu adalah proses penegakan aturan tersebut. Jangan sampai aturan baru itu justru membuka peluang terjadinya kasus-kasus penipuan umrah baru. Kuncinya adalah ketegasan pimpinan Kemenag yang membidangi pengawasan umrah. Mereka harus berani mengambil risiko apa pun terhadap penegakan aturan. Jangan sampai karena ada biro travel yang memiliki afiliasi politik tertentu lantas diistimewakan. Apalagi, sampai ada praktik-praktik jual beli perizinan bermotif keuntungan pribadi.

Niat beribadah para calon jamaah umrah harus disikapi dengan niat baik pula. Jangan sampai ada pihak yang menyalahgunakan untuk kepentingan di luar beribadah. Bila itu terjadi, tentu pelaku penyalahgunaan tersebut telah berbuat kesalahan dua kali. Yakni, melanggar hak keperdataan calon jamaah dan menghalang-halangi hubungan peribadatan antara umat dan Yang Mahakuasa. (*)

Facebook Comments

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.