Selamatkan Uang Rp 2,7 Miliar Hak Warga Lingtar Kota Tasik

383
0

CIHIDEUNG – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tasikmalaya terus berupaya menyelidiki keberadaan uang pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara (Lingtar) senilai Rp 2,7 miliar.

Dana yang seharusnya diterima warga akibat tanahnya terkena pembebasan untuk jalan Lingtar itu, diduga tak ada di rekening resmi Pengadilan Negeri (PN) Tasikmalaya Klas 1A dari total Rp 3,2 miliar.

Jaksa senior tim penyidik kasus dana konsinyasi pembebasan lahan Jalur Lingtar Ahmad Sidik SH menjelaskan saat ini pihaknya mengutamakan penyelamatan kerugian negara sekitar Rp 2,7 miliar.

Namun, kasus hukumnya pun akan terus diproses dan sebanyak tujuh orang sudah diperiksa.

Mereka berasal dari pihak Di­nas Pe­kerjaan Um­um dan Penataan Ru­ang (PUPR), Badan Pengelola Ke­uangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta pejabat PN yang kala itu menjabat se­bagai panitera.

“Penyelidikan tetap berjalan. Kita coba menyelamatkan kerugian keuangan negaranya. Dan yang bersangkutan (pejabat panitera kala, Red), sudah mengakui bahwa dana tersebut masuk ke rekening pribadinya,” beber Sidik kepada Radar, Selasa (1/5).

Menurutnya, sudah ada perjanji­an antara yang bersangkutan dengan tim penyidik bahwa pada 7 Mei 2018 akan mengembalikan kekurangan dana yang saat ini baru masuk sebesar Rp 500 juta ke rekening PN.

Bila pihak bersangkutan mengingkari janji itu, tim penyidik akan mengambil langkah selanjutnya.

“Nanti 7 Mei ada perjanjian dari yang bersangkutan untuk mengembalikan dana yang kurang tersebut. Kalau 7 Mei tidak ada kita ambil langkah selanjutnya yakni penindakan. Dari Rp 3,2 miliar kurangi Rp 500 juta berarti sekitar Rp 2,7 miliar,” tegasnya.

Ditanya soal kemungkinan ada pihak lain yang terlibat? Sidik menjawab masih dalam pengkajian.

Apalagi, saat ini ramai diperbincangkan publik bahwa pemkot mentransfer dana konsinyasi tersebut ke rekening pribadi dan secara hukum jelas sudah menyalahi aturan.

“Konsinyasi kan harusnya ke rekening lembaga. Sehingga kesimpulannya pihak lain yang harus bertanggung jawab tentu ada. Pihak pentransfer juga harus bertanggung jawab. Kita akan kembangkan penyelidikan ini,” tuturnya.

Sidik menceritakan pada 30 Desember 2016, dana yang masuk ke rekening pejabat PN yang kala itu menjabat panitera sebesar Rp 3,2 miliar.

Kemudian dipindahkan ke rekening lembaga PN Rp 500 Juta pada Maret 2018. Lantaran, ada permintaan dari pemilik lahan yang hendak mengambil dana ganti tersebut.

“Yang bersangkutan itu diketahui pensiun pada Januari 2018 dan dana ganti lahan ditransfer pada Maret 2018. Sementara pemkot sudah mentransfer Desember. Sebab itu, di tahun anggaran jangan ampai ada di kas pemkot supaya tidak Silpa,” terangnya.

Sementara itu, Humas PN Tasikmalaya Klas 1A Guse Prayudi SH belum bisa memberi keterangan lebih lanjut. Lantaran pihaknya mengaku sudah melaporkan hal ini ke Kejari.

Namun, ketika ditanya terkait ada tidaknya penambahan dana ganti lahan Jalur Lingtar ke rekening PN, dia menjawab belum ada.“Info selanjutnya dari kejaksaan ya,” singkatnya.

(firgiawan / radartasikmalaya)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.