7 Kelurahan di Ciamis Sulit Alokasikan Anggaran untuk Corona

1925
6
Dede Hernawan Camat Ciamis

CIAMIS – Tujuh kelurahan di Kecamatan Ciamis masih kebingungan untuk mengalokasikan anggaran dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.

Khususnya bagi warga yang tidak ter-cover bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

Camat Ciamis Dede Hernawan mengatakan, di  Kecamatan Ciamis ada lima desa dan tujuh kelurahan.

Baca juga : Aksi Kriminal di Ciamis Meningkat, Ronda Ditingkatkan

Bagi pemerintah desa sudah diarahkan untuk mengalokasikan dana desa (DD) menjadi bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga yang belum tersentuh bantuan pemerintah.

Namun, untuk warga di kelurahan yang belum tersentuh bantuan pihaknya sangat kebingungan untuk mengalokasikannya.

“Memang hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai peruntukan anggaran BLT di tingkat  keluruhan terutama kejelasan dasar hukum dan anggarannya,” ujarnya kepada Radar, Jumat (8/5) siang.

Menurut Dede, anggaran di kelurahan sebenarnya ada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara (APBN), tapi peruntukannya untuk pembangunan dan belum ada aturan untuk dialokasikan ke BLT.

Kata dia, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk kejelasannya seperti apa membantu warga yang belum tersentuh bantuan.

“Kami tidak mau menggulirkan dana itu kalau tidak ada payung hukum yang jelas. Karena anggaran tersebut peruntukannya berbeda akan menjadi permasalahan baru, sehingga saat ini kami hanya menunggu saja keputusannya,” ujarnya.

Lurah Ciamis Ridwan menambahkan, kalau desa bisa mengajukan alokasi dana desa (DD) yang sudah jelas aturannya bisa dialokasikan dalam penanganan Covid-19.

Saat ini, kelurahan mencoba untuk penanganan Covid-19 dengan mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah seperti masker dan penyemprotan disinfektan untuk pencegahan penularan Covid-19.

Menurutnya, warga kelurahan yang notabene berada di kota sangat rentan ketika terdampak pandemi Covid-19 yang melumpuhkan perekonomian.

Jelas akan berbeda dengan masyarakat desa yang mempunyai sawah, kebun dan kolam. Sehingga bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

“Kalau di kota atau kelurahan cukup kasihan, karena kebanyakan mereka para pedagang kecil yang menggantungkan nasibnya dengan berjualan di sekolah dan jalanan. Di mana saat ini sekolah libur dan pemerintah memberlakukan PSBB,” ujarnya, menjelaskan.

Menurutnya, memang kelurahan dan desa ini berbeda. Di mana kelurahan merupakan SKPD yang melaksanakan tugas dari kecamatan dan kabupaten.

Baca juga : Kelurahan di Ciamis Kebingungan Tangani Covid-19

Namun, pihaknya sangat bersyukur dalam pandemi ini pemerintah sudah mendistribusikan bantuan kepada masyarakat, tapi masih ada saja yang belum tersentuh secara merata.

Maka dari itu, pihaknya sangat mengharapkan ada regulasi jelas untuk kelurahan dalam penanganan Covid-19, khususnya dalam mengalokasikan anggaran. (isr)

Loading...
loading...

6 KOMENTAR

  1. kota atau desa sama aja bos perlu uang dan peluang usaha…n yg d bagikan bantuan harus benar” yg membutuhkan jg lurahnya dapat sedangkan janda 70 th ngga dpt .

  2. Assalamualaikum,buat pemerintah kab.ciamis,kecamatan ciamis,kelurahan ciamis,saya mewakili warga rt.01/rw07…berada
    tepat di belakang rumah dinas wakil bupati ciamis bapak yana. memang diwilayah kami kebanyakan para pegawai negeri/asn.ada yg pensiunan.saya dan beberapa warga sangat menantikan uluran bantuan/kasih sayang anda pada kami sejak wabah ini.banya dari kami yag penghasilannnya menurun bahkan hilang,( kami yang bukan kaum gaji /pedagang/kuli bangunan/tukang ojek/tukang becak)tolong pak di perhatikan…segera sampaikan bantuan kepada kami,kata pak rt sudah didata tapi sampai saat ini belum ada bantuan apapun dari pemerintah,,,imungkin itu yang dapat saya sampaikan( swbagai permohonan)…saya/kami tunggu tealisasi bantuannya..wassalamualaikum.

  3. Yg jd bingungnya apa??? Kalaupun itu dana buat pembangunan tp di gantikan buat blt tinggal tulis aja data’y toh pemerintah pusat jg ngerti

  4. Desa cisampih kecamatan panjalu… Dana desa nya berapa.. Dan untuk apa, sebagai warga saya tidak tahu peruntukannya. Tidak adanya transparansi bisa menimbulkan perselisihan dan peluang untuk korupsi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.