Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

3.1%

19.3%

7.1%

70.5%

7 PK Golkar Kota Tasik Berikan Mandat Kepada Yusuf

778
0
FOTO BERSAMA HM YUSUF
Para pengurus PK foto bersama HM Yusuf, Ketua DPD Golkar Kota Tasik, Sabtu (15/08) siang. istimewa for radartasikmalaya.com

KOTA TASIK – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya, 28 Agustus mendatang, 4 Pengurus Kecamatan (PK) telah melakukan rapat pleno.

Hasilnya memutuskan dan sepakat memberikan mandat kepada HM Yusuf untuk kembali menjadi Ketua DPD Golkar periode 2020-2025.

Sabtu (15/08) siang, prosesi penyerahan mandat itu dilakukan 4 PK dari 10 PK Golkar, yaitu Tamansari, Tawang, Indihiang dan Purbaratu di Rumah Makan Genah Calik di Jalan Djuanda, Cipedes.

Dengan tambahan 4 mandat ini menjadikan kekuatan Yusuf untuk kembali menjadi Ketua DPD Golkar periode selanjutnya semakin terbuka lebar.

Betapa tidak, sebelumnya Yusuf telah
mengantongi mandat serupa dari 3 PK. Yaitu Kawalu, Mangukubumi dan Cipedes.

“Jadi mandat ini hasil rapat pleno yang diperluas pengurus PK dan PL,” ujar Anwar Mubarok, Wakil ketua PK Indihiang usai pertemuan.

Hal senada diamini Ukan Sumantri Wakil Ketua PK Tawang, Wahid Breng Wakil ketua PK Tamansari dan Dede Hermawan Wakil Ketua PK Purbaratu.

“Jadi kami memutuskan hasil musyawarah dengan para pengurus PK dan PL bahwa mandat diberikan ke Pak Yusuf,” terangnya.

Sementara itu Ketua Tim Sukses Pemenangan Yusuf, Eris Hermawan menandaskan, para pengurus PK dan PL ini inisiatif sendiri melakukan pleno diperluas.

“Ini menyikapi sikap ketua PK yang menentukan pilihan tanpa bermusyawarah dengan pengurus PK. Akhirnya pengurus mengambil inisiatif ini,” tandasnya.

Jelas Eris, apa yang dilakukan para PK ini tak melanggar aturan partai, sesuai dengan hasil konsultasi dengan biro hukum DPD Golkar Jawa Barat, soal mandat hasil pleno diperluas.

Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bab IX pasal 12 ayat 2 butir d yang menyatakan untuk PK dilakukan DPD berdasarkan usul dari PK.

“Bagi pihak yang merasa tidak puas dengan hal itu silakan menempuh jalur Mahkamah Partai. Sesuai dengan Petunjuk Operasional (PO) Golkar-09 yang mengatur tentang perselisihan internal,” jelasnya.

(rezza rizaldi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.