13 Kabupaten/Kota Belum Menyelesaikan Pencetakan

700 Ribu KTP-el Belum Dicetak

9

BANDUNG – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapi) Jawa Barat mencatat sekitar 200 ribu warga belum melakukan perekaman KTP elektronik. Itu berdasarkan laporan dari Disdukcapil kabupaten/kota di seluruh Jabar.

Kepala Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Heri Suherman menyebutkan jika diprosentase jumlah warga Jabar yang sudah melakukan perekaman saat ini 99,61 persen. Sedangkan KTP-el yang sudah tercetak mecapai 97,37 persen.

“Artinya KTP-el yang belum tercetak sekitar ada sekitar 700 ribuan,” kata Heri ketika ditemui dalam acara Japri di Gedung Sate Kamis (14/3).

Dia menuturkan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengoptimalkan perekaman dan pencetakan data KTP- el. Diantaranya melakukan jemput bola sejak awal Januari 2019, menggunakan Mepeling (Mobil Pelayanan Keliling) ke berbagai institusi lembaga pendidikan, lapas, panti asuhan, panti jompo dan lainnya. Pihaknya juga membuka gerai pelayanan di mall dan car free day.

Dari hasil tersebut disimpulkan 14 kabupaten/kota di Jawa Barat telah menyelesaikan pencetakan KTP-el. Sedangkan sisanya 13 kabupaten/kota akan segera menyelesaikan pencetakan melalui pihak ketiga. “Seluruh pencetakan ditargetkan selesai sebelum Pilpres dan Pileg, 17 April 2019 mendatang,” kata dia.

Dia mengungkapkan masih belum terselesaikan pencetakan KTP-el disebabkan kecepatan perekaman dan berbeda dengan kecepatan pencetakan. Sebab, kemampuan mesin cetak yang dimiliki tidak memungkinkan selesai 17 April 2019. Maka pihak ketiga digandeng Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI.

“Insyaallah targetnya selesai 17 April atau sebelum Pilpres (dan Pileg),” sambungnya.

Dirjen Dukcapil juga memerintahkan seluruh Indonesia melakukan Sosialisasi Dukcapil Go to Campus, Go to School mulai 11-16 Maret 2019.

Terkait warga negara asing (WNA) yang memiliki KTP el, dia menuturkan, WNA boleh memiliki KTP-elektronik, namun harus memiliki surat izin tinggal tetap. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Bukan hanya boleh tetapi sesuai dengan undang-undang (WNA) wajib memiliki KTP Elektronik. Syaratnya memiliki surat izin tinggal tetap (Kitap).

“Jadi, harus punya KTP bagi WNA yang sudah punya izin tinggal tetap dan ada sekitar 200 WNA yang sudah memiliki KTP,” ujarnya. (yan/fin)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.