8 Februari 2019, Penerimaan PPPK Resmi Dibuka

266
0
Syafruddin

JAKARTA – Pemerintah akan mulai proses penerimaan Pegawai Pemerintah de­ngan Perjanjian Kerja (PPPK) Penyuluh Per­tanian mulai 8 Februari 2019. Sementara untuk tenaga honorer atau kontrak, segera akan di­putuskan oleh Presiden Joko Widodo usai bertemu dengan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Syafruddin, Senin (4/2).

“Ya, proses penerimaan PPPK untuk Penyuluh Pertanian mulai 8 Februari 2019. Mereka yang telah mengabdi sebagai tenaga honorer tak perlu risau atau merasa tak mendapat perhatian pemerintah,” ujar MenPAN-RB Syafruddin dalam keterangannya, Minggu (3/2).

Rekrutmen tenaga honorer penyuluh pertanian, akan dilaksanakan bersamaan dengan penerimaan tenaga honorer dari bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Pada tahap awal penerimaan PPPK diarahkan untuk menyerap tenaga honorer pada tiga bidang tersebut. Tiga sektor tersebut merupakan bidang yang tenaganya banyak dibutuhkan oleh pemerintah.

“Dengan adanya penegasan ini, tenaga honorer pada tiga sektor tersebut tidak perlu khawatir karena penerimaan PPPK diprioritaskan bagi tenaga honorer yang sebelumnya sudah bekerja di bidangnya masing-masing,” terangnya.

Penerimaan dilakukan karena pemerintah memang membutuhkan banyak tenaga pada sektor tersebut. “Semua telah dikaji secara mendalam, berikut dengan perhitungan kebutuhan anggarannya,” terang Syafruddin.

Terpisah Presiden Joko Widodo bertemu Tenaga Pegawai Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TPHL-TBPP) di GOR Jatidiri, Semarang, Minggu (3/2). Pada kesempatan tersebut, para tenaga honorer penyuluh pertanian mempertanyakan status pengangkatan mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Presiden Joko Widodo berharap posisi penerimaan pegawai dapat diisi tenaga honorer penyuluh pertanian yang sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun karena mengangkat tenaga penyuluh pertanian yang sudah berpengalaman jauh lebih baik.

Jokowi berjanji, Senin (4/2) akan memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas masalah penyuluh pertanian. Dia berjanji masalah tenaga honorer tenaga penyuluh pertanian sudah terjawab Rabu (9/2).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar ASN.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) memastikan rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) dilaksanakan Februari.

Pemerintah daerah diminta segera mengajukan usulan dan tidak perlu mengkhawatirkan sumber dana untuk menggaji.

“Begini, dari kemarin ada yang meragukan soal rekrutmen ini. Sekali lagi saya sampaikan, khususnya untuk para kepala daerah jangan salah persepsi. Gaji PPPK ditanggung daerah. Padahal PPPK itu kan aparatur sipil negara (ASN) juga jadi sumber gajinya lewat APBN hanya ditransfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum (DAU),” papar Syafruddin, Rabu (1/2).

Nah, setelah mengetahui sumber dananya dari DAU, lebih dari 50 persen pemda siap melakukan rekrutmen. Rekrutmen tahap awal sebanyak 75 ribu ini sangat penting untuk memenuhi janji pemerintah kepada honorer K2. “Kalau begini kan sudah jelas ya. Beres, ngak ada salah persepsi lagi. Tak perlu jadi bahan perdebatan lagi,” timpalnya.

Terpisah, Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan anggaran pengadaan PPPK sudah dialokasikan dalam APBN 2019. Tahun ini formasi PPPK yang disiapkan sebanyak 150 ribu orang. Dibagi dua tahap, pertama 75 ribu orang untuk honorer K2/K1 khusus guru, penyuluh, dan tenaga kesehatan.

“Tahap dua dilaksanakan usai Pilpres 2019 sebanyak 75 ribu. Menteri Syafruddin berjanji untuk honorer tenaga teknis lainnya akan dimasukkan dalam rekrutmen tahap dua,” singkatnya. (ful/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.