Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

3.1%

19.8%

7.3%

69.8%

Setelah Istana Bersikap Soal Revisi UU KPK

8
0

ADA perkembangan yang cukup melegakan terkait dengan rangkaian upaya orang orang DPR merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Pemerintahan Joko Widodo menegaskan sikap memperkuat KPK. ”Jika isinya memperlemah, maka pemerintah akan menarik diri dari pembahasan revisinya,” kata Johan Budi, juru bicara presiden, Senin (1/2).  

Sikap itulah yang sudah lama ditunggu. Mungkin tebersit keraguan. Sebab, yang menyatakan itu ”kebetulan” mantan pimpinan sementara KPK, yakni Johan Budi. Sikap Johan memang dikenal tegas pro-KPK. Meski begitu, dengan rekam jejak integritas Johan Budi, patut diyakini apa yang dia sampaikan kali ini memang betul betul suara Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mestinya sikap Jokowi itu menjadi akhir dari upaya pelemahan KPK di DPR. Sebab, meski DPR punya hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU), Jokowi punya ”hak veto”. Sesuai dengan konstitusi (UUD 1945 pasal 20 ayat 2), RUU harus dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Bila pemerintah menarik diri, pembahasannya menjadi tidak sah.

Sejauh ini, yang tegas menolak revisi UU KPK adalah Fraksi Gerindra. Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani Senin (1/2) menegaskan sikap itu didasarkan pada perintah Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto. Sikap tersebut pantas diapresiasi. KPK mestinya memang diperkuat, apalagi diyakini mengalami degradasi kepercayaan setelah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki.

Seperti diketahui, pada Oktober 2015, sebanyak 45 anggota DPR dari enam fraksi mengusulkan revisi UU KPK. Perinciannya, 15 anggota DPR dari FPDIP, 11 orang dari Fraksi Nasdem, 9 anggota dari Fraksi Golkar, 5 orang dari FPPP, 3 anggota dari Fraksi Hanura dan 2 lainnya dari FPKB. Praktis, hanya empat fraksi yang tidak berada di barisan revisi UU KPK. Yakni, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PKS.

Upaya revisi itu wajib ditolak keras. Sebab, yang akan dipereteli adalah inti kesaktian KPK. Yakni, penyadapan, tanpa kewenangan SP3 dan independensi (dengan memasang dewan pengawas yang powerful). Bila ketiganya diterapkan, hilanglah relevansi keberadaan KPK.

Bila orang-orang DPR yang bernafsu merevisi UU KPK itu ngeyel ingin memperkuat KPK, sama saja dengan menganggap rakyat lemah otak. Bila pemerintah benar-benar menarik diri dari pembahasan revisi UU KPK (karena memang akan melemahkan), kita bisa berfokus mencermati kinerja KPK yang baru. Di tengah keraguan, perlu kita mendorong lembaga penggasak rasuah itu untuk makin kuat berjihad melawan korupsi. (*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.