Kewenangan Wabup Bukan Hanya PDI Perjuangan, Tapi PAN dan PKS

Ada Bupati, Ada Wakilnya!

36

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

SINGAPARNA – Ulama di Kabupaten Tasikmalaya mengharapkan jabatan pimpinan daerah diisi dengan lengkap, ada bupati dan juga wakilnya. Sehingga jalannya roda pemerintahan bisa seimbang untuk kemajuan daerah. Hal itu diungkapkan Pimpinan Pondok Pesantren Cipasung KH Abun Bunyamin Ruhiat kepada Radar, Rabu (7/11).

KH Abun menjelaskan soal jabatan siapa yang akan menjadi wakil bupati itu ranah partai pengusung. Termasuk sudah terlampir dalam peraturan bahwa jabatan tersebut harus diisi. “Saya berharap di Kabupaten Tasikmalaya pimpinan daerahnya lengkap, ada bupati ada wakilnya agar pemerintahannya berjalan baik dan seimbang. Apalagi sudah jelas ada aturannya. Jadi kalau ada wakil bupatinya tidak otoriter,” beber ulama karismatik ini.

Bicara siapa yang layak, kata KH Abun, itu merupakan kewenangan dari partai pengusung dan bupati definitif. Tapi, dia menyarankan yang menjadi wakil bupati dari kalangan birokrat yang sudah berpengalaman di pemerintahan.

Terpisah, Pimpinan Ponpes Miftahul Huda Manonjaya KH Asep Maoshul Affandy mengharapkan pimpinan daerah di Kabupaten Tasikmalaya harus dilengkapi setelah Uu Ruzhanul Ulum terpilih sebagai wakil gubernur Jawa Barat. “Ya harus ada, kalau tidak ada (wakil bupati, Red) berarti dia (bupati, Red) egois, otoriter dan ingin sendiri. Dulu juga jadi pemimpin dipilih tidak sendiri, ada partai lain dan calon lain. Diharapkan juga selain partai pengusung diberikan kesempatan untuk mengusulkan calon wakil bupati melalui partai pengusung,” ujarnya.

KH Asep menambahkan ketika sudah menjadi bupati definitif bukan lagi berbicara suatu golongan dan kepentingan pribadi. Tapi harus memprioritaskan kepentingan masyarakat demi kemajuan suatu daerah.

Pimpinan Ponpes Suryalaya KH Zaenal Abidin Anwar mengatakan idealnya pemimpin daerah itu harus ada dan lengkap. Tapi soal wakil bupati semuanya diserahkan kepada bupatinya. “Kami mengikuti saja pemerintah bagaimana baiknya. Dan ikut kepada aturan serta undang-undang yang ada. Yang penting pemerintahan berjalan baik,” harapnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya H Demi Hamzah Rahadian SH MH menyambut baik dorongan dan harapan dari para ulama yang mendorong agar jabatan wakil bupati diisi. “Saya sependapat dan mengiyakan harapan dari para ulama ini. Memang wakil bupati harus diisi,” kata Demi.

Menurut Demi, di dalam aturan normatif ketika sisa masa jabatan bupati lebih dari 18 bulan lagi harus diisi jabatan wakilnya. “Kalau aturannya seperti itu, ya diisi saja,” jelas dia.

Walaupun sepakat untuk diisi, kata Demi, PDI Perjuangan tak ingin terlalu jauh soal pengisian wabup. Saat ini fokus menuju bupati definitif. “Saat ini Pak Ade juga belum dilantik jadi bupati definitif. Soal wakil kewenangan bukan hanya di PDI Perjuangan, ada dua partai lainnya PAN dan PKS yang juga berwenang,” pungkasnya. (dik)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.