Ada Deklarasi Jokowi dalam Sosialisasi Ekonomi Syariah di Ponpes, Gerindra Minta Klarifikasi OJK Tasik

263
BERUNDING. Para politisi dari Koalisi Adil dan Makmur Kota Tasikmalaya berembug di Rumah Makan Raja Desa membahas soal dugaan pelanggaran pemilu dalam deklarasi di Ponpes Sulalatul Huda, Rabu (6/2). foto; Rangga Jatnika / Radar Tasikmalaya.

TASIK – Sejumlah politisi dari Koalisi Adil dan Makmur berkumpul di Rumah Makan Raja Desa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Rabu (6/2).

Mereka menyikapi dugaan pelanggaran yang dilaksanakan saat deklarasi di Pondok Pesantren Sulalatul Huda.

Ketua DPC Gerindra Kota Tasikmalaya H Nandang Suryana meminta klarifikasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak penyelenggara kegiatan. Pihaknya khawatir ada uang negara yang digelontorkan untuk deklarasi tersebut.

“Karena itu tadinya kegiatan sosialisasi ekonomi syariah, tapi ujungnya deklarasi,” tuturnya.

Baca : Deklarasi Jokowi, Teriakan Prabowo
Baca : Wagub Jabar, Wali Kota Tasik dan Para Kiyai Deklarasi Jokowi di Ponpes lalu Diteriaki Prabowo, Dianggap Pelanggaran

Ketua DPC Demokrat Kota Tasikmalaya dr Wahyu Sumawidjaja menambahkan kegiatan deklarasi tersebut eloknya mengundang anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya.

Akan tetapi pihaknya tidak melihat ada kehadiran anggota DPRD di lokasi. “Jangan seolah kegiatan ini tidak mengundang DPRD, karena ada lanjutan deklarasi,” katanya.

Politis Partai Gerindra Nanang Nurjamil menilai deklarasi tersebut keluar dari etika politik. Pasalnya keluarga pesantren sendiri mengaku tidak tahu menahu akan adanya deklarasi tersebut.

“Politik itu kan ada norma, ada etika, ini kan dua-duanya sudah dilanggar,” terangnya.

Politisi PAN Wahidin menyesalkan deklarasi yang menuai kontroversi itu, berpotensi menimbulkan konflik. Terlebih hal itu dilakukan oleh tokoh ulama yang seharusnya menjadi teladan.

“Seharusnya kiai itu menjadi contoh untuk menjaga kondusivitas,” katanya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya Ijang Jamaludin mengaku masih mendalami deklarasi tersebut. Dia pun menyoroti tiga poin yakni perkara tempat, kehadiran pejabat serta ada tidaknya keterkaitan dengan kegiatan lembaga negara.

“Kita masih dalami ketiga aspek tersebut dengan mengumpulkan informasi lainnya,” terangnya.

Bawaslu mengaku terbuka jika ada pihak yang ingin melapor atas dugaan pelanggaran dalam kegiatan tersebut. Jika memang sudah memiliki dasar kuat, maka akan dijadikan temuan. “Kita lihat nanti perkembangannya,” katanya. (rga)

Berikut video klarifikasi dari anak Pendiri Ponpes Silalatul Huda Kota Tasikmalaya;

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.