Ada Monopoli Tata Niaga Peternakan di Ciamis, Wagub Jabar akan Undang 3 Menteri

170
0
USAI AUDIENSI. Peternak ayam ras dan petelur di Priangan Timur usai audiensi dengan Wagub H Uu Ruzhanul Ulum dan Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra di Aula Pemkab Ciamis Senin (17/2). IMAN S RAHMAN / RADAR TASIKMALAYA

CIAMIS – Rencana Wakil Gubernur Jawa Barat H Uu Ruzhanul bertemu para peternak ayam ras dan petelur terlaksana. Sesuai jadwal, Uu bertemu dengan para peternak asal Priangan Timur itu di aula Pemkab Ciamis Senin (17/2) siang.

Uu mengaku bertemu para peternak ayam rakyat, setelah membaca di Radar bahwa para peternak ayam pedaging dan petelur di Ciamis, umumnya di Priangan Timur mengalami kesulitan. Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka, kata Uu para peternak akan semakin banyak yang gulung tikar (bangkrut).

Jasad Siswa MI yang Hanyut di Sungai Ciputrahaji Ciamis Masih Dicari

Sementara, pemerintah merasa terbantu dengan eksistensi peternak ayam rakyat, karena mereka menyediakan daging dan telur ayam untuk konsumsi masyarakat Jabar dan luar Jabar. Termasuk, menggerakan perekonomian daerah.

“Nah oleh karena itu kami respons dan hadir untuk para peternak ayam,” papar Uu usai pertemuan Senin (17/2).

Dari pertemuan dengan para peternak, Uu menerima informasi dan keluhan bahwa permasalahan yang dihadapi peternak yaitu modal, DOC, pakan yang mahal, obat-obatan dan produksi susah dan sebagainya.

“Makanya ini harus melibatkan tingkat yang lebih atas lagi dari tingkat provinsi dan ke pusat,” papar orang nomor dua di Pemprov Jabar ini.

Rencananya, semua permasalahan yang disampaikan para peternak, dari pertemuan kemarin, kata Uu, akan Pemprov menindaklanjuti. Termasuk melakukan pertemuan kembali dengan peternak di Pemprov. Nanti, Pemprov akan mengundang pemerintah pusat.

“Kamis mengundang minimal tiga kementerian; (Kementerian) Pertanian, Peternakan, Industri dan Perdagangan. Minimal tiga menteri yang terlibat dalam persoalan ini, tentunya nantinya akan disampaikan,” ujar mantan bupati Tasikmalaya dua periode ini.

Melibatkan pemerintah pusat menuntaskan permasalahan yang dialami peternak ayam petelur dan pedaging, karena Uu tidak ingin para peternak terus mengalami permasalahan hingga berefek kepada perekonomian Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Uu, akan mengkaji lebih dalam penyebab para peternak ayam rakyat di Ciamis banyak mengalami kebangkrutan. Dia tidak mau sekadar menduga-duga. Memang diakuinya ada informasi ada pihak yang memonopoli bisnis peternakan, sehingga peternak ayam rakyat ”hanya bisa menerima” kebutuhan dari pebisnis tersebut.

“Namun wallahualam, karena semua itu harus dikaji. Tidak bisa saling menyalahkan. Bahkan ada informasi DOC yang diberikan kepada peternak, ada yang kelas tiga. Kelas satu dan duanya mereka, karena yang pegang DOC mereka,” beber Uu.

“Begitu juga masalah pakan yang sebagainya. Menurut informasi yang didengar, benar atau tidaknya, mereka memonopoli. Mereka memroduksi. Mereka mengekspor. Mereka juga memanfaatkan atau menggunakan di daerah masing-masing,” tambahnya.

Bagaimana dengan peternakan close house? Apa perlu pembatasan? Intinya, kata Uu, harus ada kebijakan untuk melindungi para peternak ayam rakyat (peternak kecil). Itu serupa dengan kebijakan pemerintah melindungi pasar-pasar tradisional dari hadirnya pasar-pasar skala nasional di wilayah kota dan kabupaten di Jabar.

“Saya belum memberikan solusi, tapi secepatnya akan mengundang mereka ke provinsi dan bertemu dengan kementerian tiga tadi,” tegasnya.

Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra menjelaskan pertemuan dengan para peternak ayam petelur dan pedaging kemarin, merupakan kepedulian Pemprov Jabar dan Pemkab Ciamis.

Pemerintah berusaha membantu mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi para peternak ayam pedaging dan petelur, khususnya di Priangan Timur. “Ciamis ini supplier terbesar ayam pedaging, serta supplier ketiga petelur di Jawa Barat. Itu yang harus kita tetap pertahankan sampai sekarang,” tekadnya.

Yana melihat kondisi para peternak ayam petelur dan pedaging di Ciamis saat ini mengkhawatirkan. Mereka memiliki masalah di bibit anak ayam (DOC), pakan, vaksin dan tata niaga.

Baca juga : Pencuri, Penjudi dan Narkoba Diringkus Polisi Ciamis

Untuk mengatasi kondisi tersebut, kata dia, memerlukan kebijakan yang sifatnya lebih luas. Bukan hanya kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi, tetapi membutuhkan kebijakan di tingkat pusat.

“Makanya tadi kami sepakat dengan Wakil Gubernur, ke depan, insyaallah dalam waktu dekat, akan menghadirkan seluruh pelaku peternakan ayam pedaging atau petelur di provinsi untuk melakukan hearing dengan menteri terkait,” paparnya. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.