Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

3.2%

19.8%

7.3%

69.6%

Ada Perbedaan Data LKPJ Bupati, Bagian Umum Pemkab Tasik Akui Salah Input

124
0

SINGAPARNA – Panitia Khusus (Panus) LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2019 menilai adanya perbedaan data yang disampaikan ke publik dan DPRD merupakan bukti kurang transparannya Bagian Umum dalam pengelolaan anggaran.

Anggota Pansus LKPJ I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Deni Daelani mengatakan, pihaknya menyampaikan pengalokasian anggarannya dinilai irasional sudah sesuai berdasarkan dokumen resmi LKPJ yang disampaikan Bagian Umum kepada pansus.

Baca juga : Guru Honorer se-Kabupaten Tasik Dapat Bantuan Ini dari TP PKK

Menurut Deni, jika muncul perbedaan data antara pansus LKPJ dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait pengadaan barang jenis alat audio dan kendaraan dinas, karena memang item detailnya tidak tercantum dalam dokumen LKPJ.

“Kami menerima sebatas laporan tertulis LKPJ bentuk dokumen resmi negara dalam bentuk LKPJ. Kenapa sound system untuk di setda dan Masjid Baiturahman tidak dicantumkan, Bagian Umum tidak menyampaikan di dokumen,” jelas Deni kepada Radar, Senin (11/5).

Deni menilai ada ketidakterbukaan dari eksekutif soal pengadaan barang di setda. Sehingga terjadi perbedaan penyampaian data kepada publik.

“Diakui memang laporannya dalam bentuk dokumen LKPJ tidak dengan rencana kegiatan anggarannya (RKA),” terang dia.

Menurutnya, jika ada perbedaan, pihaknya tidak tahu, karena Bagian Umum sendiri yang menyampaikan dokumen LKPJ kepada pansus dengan puluhan program kegiatan, salah satu pengadaan alat audio.

“Kita sampaikan di dalam usulan sebelum realisasi tercantum untuk kebutuhan alat audio itu awalnya sekitar Rp 3 miliar, setelah realisasi memang nilainya hingga Rp 2,3 miliar,” papar dia.

Artinya, pansus melihat item yang di dokumen LKPJ tidak sampai detail seperti yang disampaikan PPTK. Makanya yang disoroti soal irasional anggaran, jadi intinya ini berkaitan dengan keterbukaan.

“Ada item yang belum dimasukan, kenapa tidak dimasukan di dalam LKPJ. Karena pansus secara detail tidak tahu anggaran itu berapa per itemnya, mungkin datanya di RKA,” tambah dia.

Anggota Pansus I LKPJ DPRD Kabupaten Tasikmalaya lainnya, Candra Wahyudi mengungkapkan bahwa data LKPJ yang disampaikan ke publik sesuai laporan yang diterima tentang pengadaan kendaraan dinas.

“Apa yang saya sampaikan di media berdasarkan dari dokumen LKPJ yang saya terima. LKPJ adalah dokumen negara resmi. Kenapa Bagian Umum tak mencantumkan detail realisasi,” katanya.

“Jadi pertanyaannya kenapa kepada wartawan menjelaskan isi item apa saja yang direalisasikan, tetapi kepada dewan saat rapat tidak menjawab, ada apa?,” tegas dia.

Artinya, kata dia, ada ketidakterbukaan kepada dewan. Diakui memang dalam dokumen LKPJ yang diterima, nominal Rp 7,5 miliar untuk tujuh kendaraan roda empat dan tiga motor.

Sementara, kata dia, pernyataan PPTK di media jumlahnya 32 mobil dan lima motor. “Artinya pernyataan dewan lebih kepada rasionalisasi anggaran, jika itemnya sedikit, wajar menilai tidak rasional,” ujarnya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rizal Huda menjelaskan, intinya dokumen LKPJ itu adalah laporan setelah realisasi anggaran, semua pengadaan barang setelah anggaran perubahan 2019 di akhir.

“Sedangkan laporan item barangnya, data yang diinput sebelum perubahan atau realisasinya. Jadi data yang disampaikan sebelum realisasi di perubahan. Sementara yang kami sampaikan (ke media, Red) adalah data yang sudah direalisasikan,” terang dia.

Jadi, tegas dia, kalau laporannya di akhir, kalau item barangnya itu rinciannya sebelum perubahan atau realisasi. Makanya data di dokumen LKPJ sebelum perubahan itu ada tujuh mobil, setelah realisasi menjadi 32 mobil dan lima motor.

“Kebutuhan tujuh kendaraan roda empat itu Rp 7 miliar, sedangkan di perubahan realisasinya 32 mobil dan lima motor jadi Rp 7,5 miliar realisasinya. Kemungkinan ada kesalahan diinput data,” ungkap dia.

Akan tetapi, tambah dia, soal adanya kesalahan input data di siapa atau data yang disampaikan oleh dewan, Rizal mengaku kurang begitu tahu. Sehingga terjadi perbedaan data yang disampaikan.

“Jadi tidak ada masalah, tidak ada indikasi apa pun. Karena ada penyampaian data awal sebelum realisasi untuk tujuh mobil memang iya. Tetapi faktanya 32 unit mobil, makanya terkesan besar sekali kebutuhan anggarannya, (karena, Red) sebelum realisasi,” jelas dia.

Baca juga : Soal Perencanaan Anggaran yang Dinilai tak Pro Rakyat, Begini Kata Sekda Kabupaten Tasik

Pada intinya, dia mengakui ada kesalahan input atau human error. Data yang di input di LKPJ, yang disampaikan dewan data sebelum perubahan bukan data realisasi terakhir setelah perubahan.

“Jadi harusnya yang diinput data realisasi setelah perubahan. Kalau yang dilaporan keuangan di akhir realisasi, sedangkan data yang disampaikan (dalam LKPJ) sebelum perubahan jelas akan terlihat anggaran itu besar,” katanya. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.