Siapa Calon bupati Tasikmalaya pilihan anda?
17%

83%

Pengamanan Pejabat Negara Dipertebal

Ada Pesan Lain dari Penikaman Wiranto

9
0
AFP UNGKAP PERISTIWA. Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Jenderal Dedi Prasetyo memaparkan penyerangan yang dilakukan dua pelaku terhadap Menkopolhukam Wiranto Jumat (11/10).

JAKARTA – Peristiwa penikaman Menkopolhukam Wiranto harus dijadikan pe­lajar­an aparat keamanan. Kelengahan se­dikit saja dari pengamanan, sangat be­risiko fatal bagi keselamatan pejabat ting­gi negara.

Selain itu, intelijen juga me­was­padai pesan lain dari kasus tersebut.

Pengamat Intelijen Susaningtyas Kertopati mengapresiasi pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) yang menyebut telah mengetahui pelaku penikaman, Abu Rara berasal kelompok JAD. BG menyebut Abu Rara berasal dari Kediri, lalu pindah ke Bekasi, selanjutkan ke Bogor, pindah lagi ke Menes dan masuk ponpes beraliran JAD.

“Temuan ini sudah menjadi ‘warning’ sejak lebih dari dua bulan lalu. Artinya temuan ini harus menjadi pedoman bagi aparat keamanan di lapangan dalam melaksanakan tupoksinya,” terang dia, Jumat (11/10), mengomentari aksi percobaan pembunuhan terhadap pejabat negara, Menkopolhukam Wiranto.

Menurutnya, kasus ini harus diteliti lebih dalam, meskipun semua tahu bahwa Wiranto seorang pejabat terkenal, sehingga peristiwa itu mengundang perhatian publik. “Inilah visi ‘terrorizing’, melakukan hal radikal untuk dapat perhatian,” ucapnya.

Namun, hal lain harus diwaspadai, kata Nuning, adalah titipan dari pihak lain di luar JAD. Titipan dari sisi politik maupun yang lain. Dalam analisa intelijen juga harus diselidiki “pesan” apa yang ingin disampaikan pelaku dalam penyerangan itu. Dikhawatirkan itu mengandung pesan bahwa “jangan main-main dengan kami, kami ada dan serius lakukan penyerangan lanjutan”.

“Takutnya kenekatan ini bisa saja mereka rencanakan untuk gagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang,” tuturnya.

Nuning sapaan Susaningtyas mengimbau masyarakat jangan lagi euforia menyudutkan aparat keamanan dan intelijen. Sebab ini bisa dimanfaatkan untuk semakin berkembangnya radikalisme di Indonesia.

“Program deradikalisasi dan antiradikalisasi harus semakin digalakkan di tengah masyarakat. Termasuk deradikalisasi dunia maya, karena semakin banyaknya berita hoaks dan hal berbau ‘post truth’,” katanya.

Selain itu, Nuning juga meminta agar standar operasional prosedur (SOP) pengamanan pejabat negara harus dievaluasi. “Sampai terjadi penikaman itu harus menjadi dasar untuk evaluasi SOP pengamanan pejabat negara. Deteksi dininya seperti apa?,” katanya.

Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin mendorong agar pengamanan untuk pejabat tinggi negara diperketat. “Negara harus pastikan semua rakyat harus aman, apalagi pejabat tinggi negara, saya rasa perlu pengetatan,” katanya.

Apalagi isu yang berkembang tindakan itu dilakukan oleh kelompok teroris. “Kita prihatin dan menyayangkan tindakan tersebut, melakukan tindakan bertentangan dengan hukum dan Pancasila. Ini perlu ada langkah antisipatif yang cepat apalagi isunya teroris,” ujarnya.

Paska penikaman Wiranto, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mempertebal pengamanan para pejabat tinggi negara. “Kemarin langsung saya perintahkan juga kepada Kapolri untuk pejabat-pejabat agar diberikan penambahan pengamanan,” kata Jokowi kepada wartawan usai menjenguk Wiranto di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Meskipun pengamanan sudah ada, namun Jokowi meminta agar ditambah sehingga hal serupa tidak terulang. “Meskipun sudah ada tetapi diberikan tambahan pengamanan agar peristiwa yg terjadi kepada Menkopolhukam Bapak Wiranto tidak terulang lagi,” tuturnya. (gw/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.