Penundaan Pengesahan Raperda Pembubaran PD Pasar Resik

Ada Pesangon atau Eksis Lagi

38
AUDIENSI. Jajaran direksi dan karyawan PD Pasar Resik mempertanyakan kejelasan pengesahan Raperda Pembubaran PD Pasar Resik di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (11/2).Firgiawan / Radar Tasikmalaya

INDIHIANG – Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Resik beraudiensi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (11/2). Mereka meminta wakil rakyat segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembubaran PD Pasar Resik menjadi peraturan daerah (perda).

Direktur Utama PD Pasar Resik Asep Safari Kusaeri menerangkan, dari hasil audiensi diketahui ada kebuntuan dalam mengesahkan raperda itu menjadi perda. Pemerintah kota (pemkot) masih menunggu legal opinion terkait pembayaran pesangon karyawan PD Pasar Resik oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau tidak bisa dianggarkan dari APBD, harusnya pemkot memberi keleluasaan kami dalam mengelola kerja sama dengan pihak ketiga supaya bisa lebih menguntungkan,” tuturnya saat diwawancarai usai audiensi di Ruang Rapat Paripurna.

Apabila PD Pasar Resik tidak diberi keleluasaan dalam mengakselerasi usahanya akan menyulitkan dan menekan para karyawan. Apalagi sejak wacana pembubaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu bergulir hampir satu tahun, secara psikologis, karyawan dan warga pasar terganggu. “Sementara sekarang tersendat Perda Pembubaran karena alokasi dana untuk pesangon tidak bisa dianggarkan di APBD. Ini akan mundur lagi. Pemkot harus klarifikasi kepada masyarakat supaya kami tetap diberi kepercayaan dalam mengelola pasar, PD Pasar Resik masih eksis,” ujar dia.

Saat ini, karyawan PD Pasar Resik sudah tidak gereget menjalankan tugas masing-masing karena dihantui pembubaran. Warga pasar pun mulai ragu membayar kewajiban operasional pasar karena BUMD ini dianggap sudah bubar. “Ketika ada persoalan itu, belakangan ini mereka (pedagang, Red) langsung bypass ke pemkot. Harusnya ke kami dulu sebagai pengelola,” ucapnya mengeluh.

Pria yang akrab disapa Askus itu meminta eksekutif dan legislatif secepatnya memberikan kepastian. Apalagi rencana pengesahan Perda Pembubaran PD Pasar Resik sudah molor. “Dampaknya sangat terasa kepada kami di lapangan,” ujarnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Pembubaran PD Pasar Resik H Tatang Multiara menjelaskan, pihaknya sangat berhati-hati dalam menyusun raperda itu sebelum akhirnya disahkan. “Sekarang kembali ke pemkot, mau seperti apa. Kalau soal pesangon dan sejumlah utang PD Pasar Resik tidak terpenuhi mau seperti apa. Kita bisa saja membubarkan, tapi nanti akan ada polemik baru,” ucapnya menegaskan.

Selagi menanti kepastian pembayaran pesangon karyawan ditanggung pemkot atau tidak, kewajiban warga pasar dan PD Pasar Resik harus tetap dijalankan. “Jangan abaikan aturan, PD Pasar Resik masih eksis mengelola pasar tradisional sebelum perda ini disahkan dan dijalankan,” kata politisi PPP itu.

Hasil konsultasi dengan pemerintah pusat, PD Pasar Resik disarankan untuk menjual asetnya dalam memenuhi pembayaran pesangon. Namun, aset lahan dan bangunan yang ada saat ini semuanya milik pemkot sehingga tidak bisa dijual. “Saya selaku ketua pansus tidak mau. Maka, kenapa ini lambat, kita serahkan ke eksekutif mau bagaimana, yang penting tak dianggarkan di APBD, dan menjadi kewajiban PD Pasar Resik dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya menjelang pembubaran,” tutur dia. (igi)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.