Keputusan Presiden Belum Turun, DPRD Tunda Pembahasan Bupati Definitif

Ada Syarat untuk Birokrat yang Ingin Menjadi Wabup

7
Fungsi DPD RI

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

SINGAPARNA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan pengusung pasangan Uu-Ade pada Pilkada 2015 membuka peluang figur dari birokrat untuk mengisi jabatan wakil bupati (wabup) pada sisa periode ini.

“Kesepakatan awal kita dengan PKS tetap memprioritaskan untuk kader internal yang mengisi jabatan wakil bupati ini,” ujar Ketua DPD PAN Kabupaten Tasikmalaya Daud Ripai kepada Radar, Selasa (11/9).

Akan tetapi, apabila ada alternatif lain seperti dari kalangan birokrat atau tokoh masyarakat bisa menjadi pilihan lain setelah kader internal. “Itu bisa saja, dengan catatan nantinya tetap diusulkan dan masuk dulu partai pengusung. Sampai saat ini kita belum membahas soal hal tersebut,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ruhimat menambahkan saat ini Badan Musyawarah (Banmus) belum bisa membahas soal bupati definitif. Pasalnya, surat keputusan presiden (kepres) tentang pelantikan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum menjadi wakil gubernur Jabar belum kunjung turun. “Kita belum terima surat kepres-nya dari pemerintah. Jadi mau membahas bagaimana kalau dasarnya belum ada,” kata politisi yang menyatakan tidak akan maju kembali pada Pileg 2019 nanti.

Lanjut dia, rapat Banmus baru bisa dilaksanakan apabila kepres tersebut sudah diterima. Maka dari itu, kemungkinan besar minggu ini pembahasan soal bupati definitif belum bisa dilakukan. “Cepat atau tidaknya pembahasan soal bupati definitif tergantung cepat atau tidaknya surat kepres turun,” terangnya.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya Ir Zaenal Purkon menjelaskan pihaknya belum menerima surat kepres dari pemerintah provinsi dan pusat. “Saya sudah komunikasi kepada Pemprov Jabar. Menurut mereka kepres belum diterima dan keputusan menteri (kepmen) pemberhentian Pak Uu menjadi bupati juga belum ada,” katanya.

Kata dia, rencananya hari ini (12/9) akan kembali konsultasi untuk menanyakan soal kepres dan kepmen tersebut. Karena surat tersebut menentukan cepat atau tidaknya penetapan Ade Sugianto menjadi bupati definitif. “Mudah-mudahan minggu ini diterima suratnya. Minggu depannya dibahas oleh DPRD. Targetnya bulan ini bupati definitif dilantik atau maksimal 1 Oktober sudah definitif,” pungkasnya. (dik)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.