Ada Warga Mampu di Kota Tasik Dapat Bansos

297
0

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam meminta Pemkot Tasikmalaya segera membenahi pendataan penerima bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya.

Dia khawatir tujuan kepedulian pemerintah menjadi persoalan di tengah keharmonisan warga menghadapi Covid-19.

Baca juga : Dinas Sosial Kota Tasik Temukan Ketidakcocokan Data Penerima Bansos

“Kita apresiasi Pemkot sudah mengeksekusi anggaran untuk bantuan sosial. Tetapi, administrasi harus tertib supaya semua berjalan sesuai harapan.

Ketika data sudah benar, program kegiatan akan berjalan baik, kalau amburadul di awal, ya berbanding lurus dengan implementasinya,” kata Dede memaparkan saat menghubungi Radar, Senin (11/5).

Menurutnya, persoalan NIK penerima bantuan tidak cocok, hanya salah satu persoalan di lapangan. Pihaknya mendapati adanya laporan warga kategori mampu malah mendapat bansos Non-DTKS tersebut.

“Ini harus jadi momen pembelajaran eksekutif supaya dalam memvalidasi data harus serius. Di lapangan, banyak laporan orang sudah mampu dapat, tetangganya yang justru repot malah tidak, ini memancing sensitivitas kemasyarakatan,” keluh politisi PKS tersebut.

Idealnya, kata dia, sebelum 17 ribu paket bantuan uang tunai didistribusikan, Pemkot berkoordinasi dengan RT/RW. Memastikan siapa saja yang akan menerima, supaya dicek kembali oleh RT/RW.

“Layak tidaknya seorang warga didahulukan dapat bantuan, atau pantas tidaknya yang berpenghasilan tetap dapat bansos itu. Kan RT/RW yang lebih kenal warganya. Ketika kuota sudah di-plot per wilayah, siapa dan berapa, tolong libatkan RT/RW setempat untuk verifikasi lagi,” tuturnya.

Dede menjelaskan pelibatan RT/RW dalam program penyaluran bansos, bukan semata diberi honor atau uang transport.

Tetapi, RT/RW diberi kesempatan menyortir siapa saja warga yang perlu mendapatkan bantuan, ketika kuota ditentukan. Sehingga, tidak muncul kecemburuan sosial, dan mendidik masyarakat bersikap empati ketika warga yang lebih sulit harus didahulukan dapat kepedulian.

“Karena RW mengetahui kondisi riil lapangan. Ketika RW menilai, dia layak dan mampu, bisa mengusulkan untuk digeser atau seperti apa. Kemudian dikembalikan ke Dinsos supaya itu diverifikasi kembali dan bisa mendahulukan warga yang benar-benar sudah layak dibantu,” kata dia.

Dia menceritakan saat pendistribusian Banprov Jawa Barat untuk 2.800 penerima bergejolak, pihaknya sudah memanggil eksekutif mengantisipasi hal itu tidak terulang kembali. Justru, saat pendistribusian dari APBD kota digulirkan malah cenderung lebih parah.

“Dari 17 ribu penerima saja, 5 ribu NIK tidak cocok. Apalagi banprov dan Kemensos, nanti mau seperti apa,” tanya Dede.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya H Wahid menambahkan saat pemantauan proses distribusi dua kelurahan di Kecamatan Tamansari dan Cibeureum.

Dia mendapati sejumlah keluhan adanya warga mampu yang mendapat bantuan Non-DTKS tersebut.

“Banyak tadi kami temukan RW mengeluh dan malu mengantar petugas pos ke rumah calon penerima. Karena, penerima bantuan terbilang warga berkecukupan,” kata dia.

Politisi PKB itu menyarankan ketika kuota setiap kelurahan diketahui, Dinsos mengroscek nominasi calon penerimanya terhadap RT/RW. Validasi kembali calon penerima dari sisi kelayakan sesuai ketentuan dan kategori yang dianjurkan.

“Kami khawatir mau lebaran warga gaduh gara-gara bantuan,” keluh Wahid.

Wahid mengakui dampak Covid-19 memang merata terhadap seluruh kalangan masyarakat. Namun, yang lebih berhak dan sesuai kriteria haruslah didahulukan.

Ketika kuota kelurahan muncul, biarkan RT/RW dan lurah berembuk dari sejumlah usulan, mana saja yang harus didahulukan. Sambil mencocokkan data, supaya tidak terjadi duplikasi bantuan.

“Maksud keterlibatan RT/RW diperlukan itu bukan cuma mengantarkan orang Kantor Pos ke rumah calon penerima. Tapi berikan mereka ruang memprioritaskan mana yang layak didahulukan bantuannya,” tambah dia.

Terpisah, Ketua RT/RW 04/06 Cempakawarna Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung, Yanto Arianto mengaku kaget saat pendistribusian data di kelurahannya.

Sebab di RW-nya hanya ada satu penerima saja, dari sekian yang diusulkan dalam bantuan kategori Non-DTKS. Sementara, RW di wilayah lain, bisa mencapai 5-10 orang.

“Jadi pendataan yang kami lakukan awal wabah Covid-19 itu digunakan apa. Sebab, penerima di RW kita, justru bukan yang kami usulkan dalam bantuan Non-DTKS,” katanya heran.

Pihaknya tidak mengusulkan yang bersangkutan, lantaran sudah meninggal dunia sejak dua tahun lalu.

Baca juga : Data Penerima Bantuan di Kota Tasik Amburadul, Kok Bisa?

Sehingga ke-RW-an di wilayahnya mengusulkan warga lain yang dinilai lebih layak dibantu. “RW kami rata-rata per-RT itu 10 orang diusulkan. Sekarang realisasi 1 saja, kemudian penerima itu tidak ada di pendataan kami,” keluh dia.

“Kami khawatir menjadi bulan-bulanan warga. Maka tadi beberapa RT dan RW di Cempakawarna berkumpul menyikapi hal ini, sebab bantuan rencananya didistribusikan besok (12/5,),” sambung Yanto. (igi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.