Jangan Sampai Pembangunan untuk Kepentingan Pribadi

Ade Dukung Pembongkaran Taman Di Manonjaya

424

MANONJAYA – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto mengatakan dihancurkannya Taman Alun-Alun Manonjaya merupakan solusi tepat. Karena itu merupakan keinginan masyarakat yang jauh lebih penting dari sebuah pembangunan.

“Pembangunan sudah berjalan tahap pertama, tapi dalam perjalanan ternyata ada ajuan dari masyarakat (soal pembongkaran untuk dikembalikan kepada fungsi awal, Red) dan kita harus respons,” ujarnya kepada Radar, Rabu (14/11).

Ade menjelaskan penghancuran taman ini berdasarkan kesepakatan dan kajian pemerintah atas usulan dari masyarakat. Termasuk Alun-Alun Manonjaya yang merupakan cagar budaya dan memiliki nilai sejarah tinggi menjadi pertimbangan untuk dikem­balikan kepada fungsi awal. Kemudian masyarakat masih memerlukan fungsi itu dan pemerintah harus mewujudkannya. “(Digunakan) untuk olahraga mau pun digunakan pada hari-hari besar keagamaan masih bisa dipakai dengan baik,” katanya.

Terang Ade, penghancuran pedestrian yang sudah dibangun ini sebagai langkah awal menata kembali Alun-Alun Manonjaya menjadi lebih baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat. “Nanti akan menjadi enak, bagus, sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat,” paparnya.

Dia menegaskan pemerintah membangun ini harus berdasarkan keinginan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. “Kerugian pasti ada, tapi yang paling besar adalah kerugian masyarakat. Jangan sampai pembangunan kita tidak ber­manfaat bagi masyarakat. Itu kerugian yang paling besar,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tasikmalaya Nana Sumarna menilai pembongkaran pedestrian Taman Alun-Alun merupakan sebuah kegagalan pemerintah dalam merealisasikan anggaran yang tepat sasaran. “Itu sebuah perencanaan yang tidak jelas, bahkan cenderung gagal. Karena tidak tepat sasaran,” katanya kepada Radar, Rabu (14/11).

Kegagalan ini, kata dia, dengan tidak adanya komunikasi yang baik kepada masyarakat serta minimnya kajian sebelum pembangunan. Dampaknya setelah dibangun banyak penolakan dari masyarakat yang akibatnya harus dibongkar kembali.

Nana menilai persoalan ini harus ada yang bertanggung jawab. Karena ketika anggaran sudah direalisasikan kepada pembangunan yang akhirnya dibongkar lagi berarti ada kerugian. “Ini anggaran negara yang harus dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Maka dari itu, ketika ini terbuang sia-sia harus ada yang bertanggung jawab dan penegak hukum harus turun menyelesaikannya,” paparnya.

Selain itu, kata dia, dihancurkannya pedestrian taman merupakan program pemerintah daerah yang terkesan asal-asalan dengan tanpa mem­pertimbangkan dampak positif dan negatifnya. “Kalau saya melihat pembangunan taman ini hanya ingin menyerap anggaran saja tanpa mementingkan manfaatnya. Saya meminta proyek gagal ini tidak lagi terjadi di Kabupaten Tasikmalaya,” terangnya.

Terpisah, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Rofik menambahkan Dinas Pekerjaan Rumah dan Penataan Ruang (PUPR) bersama kepala daerah harus bertanggung jawab penuh atas gagalnya proyek ini yang mengakibatkan kerugian anggaran. “Saya minta aparat penegak hukum mengusut tuntas dan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan proyek tersebut hingga menimbulkan kerugian negara,” tandasnya. (dik/ujg)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.