Ade: Siapkan Pesantren untuk Pulihkan Kasus yang Melibatkan Anak

200
HADIRI. Plt Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah jelang Pilgub Jawa Barat 2018 di Kantor Kesbang Kabupaten Tasikmalaya, Senin (2/4). (Foto : UJANG NANDAR / RADAR TASIKMALAYA)

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

SINGAPARNA – Kabupaten Tasikmalaya terkesan lambat terhadap pencanangan kabupaten layak anak (KLA). Mengingat daerah lain sudah menggalakan program nasional tersebut sejak 2010, sedangkan Kabupaten Tasikmalaya baru mulai menggelorakan KLA tahun 2017 lalu.
Kepala Bidang (Kabid) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMDPAKB) Kabupaten Tasikmalaya Yayah Wahyuningsih mengakui bahwa kabupaten belum layak anak. Pasalnya kabupaten baru menginisiasi KLA pada 2017 lalu. Sedangkan untuk kota dan kabupaten daerah lain sudah menggelorakannya sejak 2010. “Jadi wajar kalau kita belum bisa dikatakan kabupaten layak anak,” ungkapnya kepada Radar, Senin (2/4).
Sejauh ini, memang banyak yang tidak menyadari tentang pencanangan kabupaten layak anak. Termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga mengetahui tetapi belum paham apa saja indikator kabupaten layak anak. Seharusnya semua SKPD bersinergi dalam menjadikan daerah KLA. “KLA ini idealnya ketua gugusnya BAPPEDA,” ucapnya. Karena KLA ini bukan hanya tanggung jawab DPMDPAKB saja, melainkan semua unsur harus ikut terlibat dalam mewujudkannya.
Seharusnya setiap SKPD mempunyai program yang sinergi dalam mewujudkan KLA. Misalnya Dinas Perhubungan bisa mendirikan tempat penyebrangan yang layak anak beserta petugasnya.
Kemudian untuk mewujudkan KLA Pemkab Tasikmalaya seharusnya membuat komitmen dalam bentuk peraturan supaya bisa direalisasikan dengan konsisten. “Jangankan peraturan KLA, perda tentang anak juga belum ada dan baru sekarang diawali,” bebernya.
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Tasikmlaya H Ade Sugianto meminta instansi terkait terus berupaya untuk menekan angka kekerasan atau pelecehan seksual yang melibatkan anak. Sehingga kabupaten menjadi daerah yang layak anak. “Itu (menjadi KLA, Red) akan terus kami upayakan sebaik mungkin,” ujarnya usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah jelang Pilgub Jabar 2018 kemarin.
Dalam menyelesaikan permasalahan kasus yang melibatkan anak, Pemkab Tasikmalaya akan mengutamakan program yang berkaitan dengan anak. Termasuk akan melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah dilakukan.
Memang sejauh ini pemkab belum bisa menyediakan fasilitas untuk menangani kasus terhadap anak, seperti selter. “Namun kita ada solusi selain selter, di mana ketika ada permasalahan terhadap anak kita akan kerja sama dengan pondok pesantren dalam pemulihan kondisinya,” ungkapnya. (ujg)

loading...