Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

3.1%

19.5%

7.3%

70.1%

Ade Sugianto Sudah Ajukan Cuti, Pjs Bupati Tasik Ditunjuk Provinsi

200
0
SEBELUM DAFTAR. Bupati Tasik Ade Sugianto bersama Cecep Nurul Yakin sebelum daftar ke KPU, Jumat (4/9). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA

SINGAPARNA – Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto resmi maju di Pilkada 2020 dengan mendaftar ke KPU bersama pasangan Cecep Nurul Yakin.

Ketika memasuki masa kampanye pasangan calon, Ade harus cuti dan posisinya digantikan oleh penjabat sementara (Pjs).

Baca juga : Monayuta, Gadis Cantik Asal Salopa Tasik Batal Pulang, Begini Kata Ibunya..

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya Heri Suherman mengatakan, pengisian jabatan bupati sementara sepenuhnya merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditunjuk langsung oleh gubernur.

“Pemkab Tasikmalaya hanya sebatas mengusulkan agar diadakan pengisian jabatan sementara bupati di Kabupaten Tasikmalaya, untuk masalah siap orangnya, itu merupakan kewenangan provinsi. Surat edarannya dari Depdagri dan dari gubernur,” ujarnya kepada Radar, Senin (7/9).

Kata dia, bupati sudah mengajukan cuti dari mulai 26 September-5 Desember 2020, karena pada waktu itu sudah memasuki tahapan kampanye pasangan calon jelang pemilihan 9 Desember.

“Untuk keputusan cuti, nanti yang bakal mengeluarkan yakni gubernur Jawa Barat. Pemerintah daerah hanya mengusulkan, karena bukan hanya Kabupaten Tasikmalaya saja yang menggelar pilkada pada 9 Desember ini, tapi ada kabupaten kota lainnya,” ujarnya, menjelaskan.

Maka dari itu, kata dia, ketika bupati sudah resmi cuti, pihaknya akan meminta provinsi mengisi kekosongan jabatan tersebut dengan Pjs. Sehingga roda pemerintahan bisa tetap berjalan seperti biasa.

Setelah cuti, lanjut dia, bupati tidak diperbolehkan lagi menggunakan fasilitas negara yang biasa digunakan selama ini.

Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 273/4368/OTDA, Perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara Selama Masa Kampanye Pilkada 2020 yang telah ditetapkan di Jakarta 1 September 2020.

Baca juga : Ini 33 Nama ASN Pemkot Tasik yang Pensiun

“Calon petahana tidak boleh menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya terutama untuk kampanye. Jadi semua fasilitas negara ketika sudah cuti itu dikembalikan kepada pemerintah,” katanya.

“Kewajiban cuti juga berlaku bagi istri dari calon petahana yang biasanya menjabat sebagai ketua atau pengurus PKK. Tentunya tidak boleh melakukan pemakaian fasilitas negara, misalnya kendaraan maupun rumah dinas dan sebagainya yang berkaitan dengan fasilitas negara,” ujarnya, menambahkan. (obi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.