Ade Uu: Bantuan untuk Warga Kota Banjar tak Boleh Dipotong

105
0
AKRAB. Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih bersama Wakil Wali Kota Banjar H Nana Suryana bercengkrama usai memberikan keterangan pers soal penyaluran jaring pengaman sosial Jumat (8/5). Wali kota menegaskan bantuan untuk warga terdampak Covid-19 itu tidak boleh dikurangi.
AKRAB. Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih bersama Wakil Wali Kota Banjar H Nana Suryana bercengkrama usai memberikan keterangan pers soal penyaluran jaring pengaman sosial Jumat (8/5). Wali kota menegaskan bantuan untuk warga terdampak Covid-19 itu tidak boleh dikurangi.

BANJAR – Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih menegaskan petugas yang mengantar bantuan beras 20 kilogram dan uang tunai Rp 150 ribu tidak boleh mengurangi jumlah bantuan atau meminta biaya kirim ke penerima bantuan.

Sebab, Pemerintah Kota Banjar sudah menganggarkan Rp 200 untuk upah antar ke setiap kepala keluarga (KK).

Sembako disalurkan Pemkot melalui desa dan kelurahan mulai Rabu (6/6), tepat hari pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Bantuan yang kita salurkan untuk 17 ribu penerima di empat kecamatan di Kota Banjar tidak boleh dipotong dan dipungut biaya operasional atau upah antar. Karena untuk mengantarkan sendiri sudah dianggarkan oleh pemerintah. Bantuan harus murni diterima oleh penerima sebanya 20 kg beras dan uang tunai Rp 150 ribu per kepala keluarga (KK),” tegas wali kota di Pendopo Kota Banjar Jumat (8/5).

Ia mengatakan bantuan dari Pemkot Banjar diberikan bagi warga terdampak Covid-19 yang sebelumnya tidak terdata sebagai penerima PKH, BPNT atau program warga tidak mampu lainnya.

Juga bagi warga yang belum mendapatkan bantuan dari provinsi berupa sembako senilai Rp 350 ribu dan uang tunai Rp 150 ribu.

Loading...

“Kita harus memastikan jaring pengaman sosial (JPS) ini terlaksanan dan tersalurkan untuk warga Kota Banjar karena PSBB sudah dilaksanakan selama tiga hari,” ungkap wali kota.

Baca Juga : Warga Berbondong-bondong Buat Surat Jalan Lintasi Perbatasan Jabar-Jateng

Ia berpesan kepada seluruh warga yang mendapat bantuan melapor ke desa atau kelurahan jika bantuan yang diterima berkurang. Kemu­dian bagi warga yang belum terdata segera melaporkan ke RT atau RW untuk didata.

Namun harus dipas­tikan kriterianya belum mendapat bantuan apapun dan juga harus termasuk warga tidak mampu atau warga miskin baru.

“Bantuan tahap pertama berupa beras dan uang tunai dari APBD berjumlah Rp 9,6 miliar untuk bulan Mei. Untuk bulan Juni dan bagi warga yang baru terdata lagi akan diberikan di tahap selanjutnya. Untuk tahap pertama ini ibu ingin selesai penyalurannya dalam empat hari,” katanya. (cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.