AGMP Ciamis Menduga Ada Pungli di Madrasah, Kemenag Minta Bukti Data..

122
0

CIAMIS – Aliansi Gerakan Moral Pendidikan (AGMP) audiensi ke Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ciamis, Jumat (7/8) sekitar pukul 09.00.

Hal itu dilakukan untuk mempertanyakan dugaan pungli yang dilakukan sekolah saat pandemi Covid-19.

Baca juga : Pasar Dadakan Sirkuit BMX Ciamis Diizinkan Dibuka

Koordinator AGMP Kabupaten Ciamis Ade Apipudin mengatakan, kedatangannya untuk menyikapi dunia pendidikan di tengah Covid-19.

“Kami menyoroti beberapa aduan dari masyarakat terkait dugaan pungutan liar (Pungli) di beberapa sekolah, di antaranya pengaduannya dari mulai pendaftaran dan biaya bangunan. Seperti pengaduan yang kami terima di salah satu sekolah Madrasah Aliah Negeri (MAN) di Ciamis, dugaan memungut Rp 1 juta lebih untuk biaya bangunan. Apalagi sekarang lagi sulit di masa corona perekonomian, masa harus dibebankan yang berat,” ujarnya kepada Radar, kemarin.

“Kami datang ke sini ingin menanyakan mekanisme atau regulasi Kemenag  Ciamis mengenai kebenaran biaya sekolah yang dibebankan kepada orang tua murid,” ujarnya, menambahkan.

Loading...

Lanjut dia, hasil audiensi ada beberapa alasan Kemenag terkait persoalan yang diadukan. Salah satunya Kemenag mengaku kekurangan SDM dalam melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah. “Tentunya  harus digaris bawahi bahwa Kemenag belum sanggup untuk menjalankan sebuah program-program yang bisa meringankan beban orang tua seperti BOS dan yang lainnya,” ujarnya.

“Dengan adanya kondisi seperti ini, kami tegaskan harus menjadi sebuah  perhatian yang lebih kepada Kemenag Ciamis terutama dalam segi pengawasan, jangan sampai kejadian itu  terulang lagi,” pintanya.

Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Ciamis Asep Lukman Hakim menjelaskan, pihaknya apresiasi audiensi ini, sehingga ada kontrol di lapangan terkait keberlangsungan pendidikan di bawah Kemenag.

“Kita tidak bisa melakukan evaluasi secara pribadi, namun yang melakukan evaluasi itu paling tepat adalah orang lain,” ujarnya, menambahkan.

Baca juga : Rumah Warga Cijeungjing Ciamis Luluh Lantak Dilalap Api

Kemudian, kata dia, terkait adanya pungutan liat tentu harus ada bukti fisik berupa data. Sehingga dengan adanya bukti kita bisa melihat, apakah pungutan tersebut masuk dalam aturan atau tidak.

“Kalau memang terbukti dan tidak dalam aturan, artinya ilegal tentu ada sanksi dan hukuman yang akan diberikan,” ujarnya, menegaskan. (isr)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.