Ajak Perangkat Desa Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

125
0
KOMPAK. Pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Garut bersama forum camat usai sosialisasi manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Rabu (27/11). Soni Tarsoni / Rakyat Garut

TAROGONG KIDUL – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengadakan sosialisasi terkait manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh camat se-Kabupaten Garut di Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru Kelurahan Pananjung Kecamatn Tarogong Kaler, Rabu (27/11).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Garut, Widya Satriyanto, Skom mengatakan, kegiatan yang diadakan ini sebagai edukasi terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada camat.

Hal ini dilakukan supaya informasi manfaat terkait program ini sampai kepada perangkat desa, umumnya para pekerja yang ada di lingkungan kerjanya.

“Kami ingin infromasi manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini sampai ke tingkat bawah melalui Pak Camat ini,” ujar Widya kepada Rakyat Garut usai kegiatan kemarin.

Widya menjelaskan, salah satu manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini yakni mendapatkan jaminan ketika terjadi kecelakaan kerja, meninggal maupun ketika memasuki massa hari tua.

Selain itu, peserta BPJS Ketenagakerjaan jika meninggal bukan dari hubungan kecelakaan kerja, seperti sakit, atau yang lainnya masih tetap mendapatkan santunan kematian sebesar Rp 24 juta.

Tetapi jika kematiannya akibat kecelakaan kerja, itu mendapatkan santunan sebesar 48 kali gaji.

“Kalau kematian akibat kecelakaan kerja, bukan hanya santunan kematian saja yang didapat, tetapi didalamnya ada untuk pemberian beasiswa untuk anak korban sampai Rp 12 juta,” terangnya.

Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini, kata dia, manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri saja, tetapi untuk seluruh keluarga.

“Seperti kematian kepala desa di Cikajang. Dia baru menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu 7 bulan, tetapi pihaknya berikan haknya. Santunan ini akan kami berikan meski peserta baru ikut satu bulan,” terangnya.

Maka dari itu, kata dia, pihaknya meminta kepada seluruh camat untuk mengajak seluruh perangkat desa maupun masyarakat yang bekerja di sektor informal untuk ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Pilosopi BPJS Ketenagakerjaan ini yakni memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyat indonesia khususnya dalam menjamin masyarakat yang terkena resiko dalam pekerjaannya,” terangnya.

Dia berharap, seluruh masyarakat dan pekerja di Kabupaten Garut bisa memahami dan menyadari pentingnya memproteksi, pentingnya mendapatkan kepastian terkait jaminan resiko pekerjaan, hari tua dan resiko orang meninggal.

Ketua Forum Camat Kabupaten Garut, Rena Sudrajat menyambut baik dengan adanya program dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Kedepannya pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan dan Dinas Ketenagakerjaan untuk membuat satu regulasi, dimana perangkat desa itu tidak hanya mendapatkan BPJS Kesehatan saja, tetapi harus dengan Ketenagakerjaan yang preminya dibayar dari ADD.

“Kami juga akan mengajak semua pemberi usaha di setiap kecamatn untuk menyadari memasukan semua pegawainya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Rena mengakui, dari 42 kecamatan, baru lima kecamatn yang memasukan perangkat desanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bahkan sudah menyentuh ke RT dan RW. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan di selurh kecamatn.

“Untuk pembayaran preminya itu dibebankan kepada pribadinya masing-masing. Tetapi kedepannya pihaknya berharap Pemkab Garut untuk memfasilitasi seluruh pekerja pemerintah non PNS dari mulai tingkat Kabupaten hingga RT dan RW dalam pembayaran preminya,” paparnya.

Dia mengaku, saat ini setiap kecamatn akan terus melakukan sosialisasi kepada aparat desa untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini.

(yna/son)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.