Akan Perketat Penggunaan Kendaraan Dinas

293
0
Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum

SINGAPARNA – Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum belum menentukan sanksi terhadap Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tasikmalaya Sutarman yang menyalahgunakan kendaraan dinas untuk mengangkut kayu.
Uu mengaku sampai saat ini belum menerima hasil laporan pemeriksaan Sutarman dari Inspektorat. Jadi belum bisa memutuskan apa sanksi yang akan diberikan kepada Sutaman. “Saya memaklumi pejabat yang menyalahgunakan kendaraan dinas yang digunakan mengangkut kayu. Namanya juga manusia pasti bisa membuat kesalahan,” kata Uu saat dihubungi Radar, kemarin (6/11).
Agar kejadian penyalahgunaan kendaraan dinas tidak terulang lagi, Uu akan lebih memperketat pengawasan penggunaan kendaraan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya. “Untuk sanksi kepada yang bersangkutan, saya masih menunggu laporan dari Inspektorat dan Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin (BPPHD) PNS untuk mempertimbangkan sanksinya,” terang Uu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Drs H Abdul Kodir MPd menejelaskan bahwa dirinya masih menunggu hasil laporan dari Inspektorat soal penyalahgunaan kendaraan dinas oleh salah satu pejabat Dishub. “Saya masih menunggu laporan dari Inspektorat,” jelasnya.
Menurut Kodir, sanksi yang akan diberikan terhadap pejabat yang menyalahgunakan kendaraan dinas pertimbangannya melihat dari hasil pemeriksaan Inspektorat. “Tidak mengawang-ngawang sanksinya, tidak berdasarkan pemikiran sendiri. Harus sesuai dengan aturan dari hasil pemeriksaan Inspektorat,” tegas Kodir.
Sebagai pembina PNS, Kodir menyayangkan dan prihatin atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat Dishub tersebut. “Saya harap seluruh PNS itu tahu fungsi tugasnya sebagai PNS dan fungsi kendaraan dinas, yang menyangkut fasilitas-fasilitas negara. Ke depan pemkab akan lebih sigap dan tanggap untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu,” jelasnya.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tasikmalaya Ade Sumanang MSi menambahkan BKD sudah menerima informasi dari Inspektorat soal penyalahgunaan kendaraan dinas oleh pejabat Dishub.
Menurut Ade, penyalahgunaan kendaraan dinas bisa dikategorikan pelanggaran yang berat karena tidak bisa menjaga dan memelihara aset negara. “Yang bersangkutan bisa diberi sanksi berat. Seperti dicopot dari jabatannya atau kendaraan dinasnya ditarik,” tegas Ade.
Sanksi kepada yang bersangkutan itu ditentukan oleh Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin (BPPHD) PNS dan bupati yang akan memutuskannya. BKD melihat jika sanksi pencopotan jabatan atau ditariknya kendaraan dinas diberikan kepada Sekdis Perhubungan tidak akan efektif. Karena yang bersangkutan sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) pensiun dari BKD yang akan penisun akhir November ini.
Pertimbangan sanksinya, kata dia, bisa sanksi teguran saja yang diberikan karena yang bersangkutan pun sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf tidak akan melakukan perbuatannya lagi. “Jadi akan ada sedikit pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap pejabat tersebut,” terangnya.
Pengendali Teknis Inspektur Pembantu (Irban) 2 Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Achdan menjelaskan bahwa laporan klarifikasi dan hak jawab dari Sekdis Perhubungan Sutarman soal penyalahgunaan kendaraan dinas akan diserahkan kepada bupati melalui sekda. “Tinggal nanti Inspektorat menunggu hasil disposisi dari bupati apa sanksi yang akan dijatuhkan,” terangnya.
Menurut dia, jika sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan ringan maka sanksinya bisa diberikan oleh dinas tempat ia bekerja atau oleh Dinas Perhubungan (Dishub). “Kalau pelanggarannya berat nanti akan dikaji oleh badan penjatuhan sanksi yang terdiri dari Inspektorat, BKD diketuai oleh sekda,” terangnya. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.