Kejati Jawa Barat Periksa Saksi Tambahan

Akhir Bulan, Tersangka Cising Ditetapkan

243
0
Loading...

TASIK – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat akan segera menetapkan calon tersangka dugaan korupsi dan mark-up anggaran proyek pembangunan Jalan Cising tahun 2017.

“Kita terus melengkapi alat buktinya, akhir bulan ini (November, Red), akan ada penetapan tersangka,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Kejati Provinsi Jawa Barat (Jabar) Yanuar Rheza kepada Radar melalui sambungan telepon, Selasa (20/11).

Untuk itu, kata Rheza, pihaknya terus mengumpulkan keterangan-keterangan dari para saksi-saksi. Yang nantinya akan menjadi alat bukti sebelum penetapan tersangka. “Ya mudah-mudahan akhir bulan ini, ada yang ditetapkan tersangka. Tetapi saya tidak janji, kita upaya secepatnya,” terang Rheza.

Dia pun mengungkapkan bahwa jumlah saksi yang telah diperiksa bertambah. Para saksi yang sudah diperiksa sebelumnya yakni ada 12. Terdiri dari tujuh pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), tiga pihak rekanan dan dua pengawas konsultan.

“Saksi baru bertambah dari pengembangan bukti dokumen-dokumen yang disita, ada dari bagian perencanaan di dinas PUPR dan pengawas konsultan, untuk jumlah saksi seluruhnya yang sudah kita periksa belum bisa dihitung, yang pasti ada saksi tambahan,” ungkap dia.

loading...

Rheza menegaskan pihaknya ingin secepatnya menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di proyek Jalan Cising. Apalagi semua alat bukti sudah hampir lengkap baik keterangan saksi dan dokumen hasil sitaan selama penyelidikan penyidikan dan penggeledahan.

“Yang jelas pemeriksaan akan dilakukan secara maraton, meski ada hambatan saksi yang kita panggil tidak datang (hari libur, Red),” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Dzulfikri SE mendorong Kejati segera menetapkan tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi Jalan Cising. “Kita dorong penegak hukum bekerja cepat, supaya kasus ini jelas dan siapa yang menjadi aktor utamanya. Sehingga Cising mangkrak,” ungkap Asep.

Asep sudah mencoba langsung mengonfirmasi kepada pihak Dinas PUPR, meminta penjelasan bisa munculnya dugaan korupsi tersebut. “Namun sampai saat ini belum ada balasan penjelasan atau konfirmasi langsung dari dinas terkait ke komisi III,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya Drs Yusep Yustisiawandana MM mengaku soal kebutuhan anggaran Rp 55 miliar untuk penyelesaian pembangunan Jalan Cising sudah masuk skala prioritas pemerintah daerah.

“Sudah masuk di pembahasan penyusunan APBD 2019, kita usulkan ke RKPD online provinsi nanti anggaran dari banprov tersebut masuk ke APBD 2019. Namun belum bisa memastikan kita dapat Rp 55 miliar, paling kekurangannya kita cari dari pusat,” kata Yusep.

Namun, kata dia, soal penyempurnaan dan penyelesaian Jalan Cising terutama penghotmix-an badan jalan dan pemasangan PJU bisa selesai serta bisa dilalui kendaraan sebelum akhir 2019. “Kalau

pertengahan tahun tidak mungkin, kemungkinan sebelum akhir tahun. Karena biasanya cair anggaran APBD murni 2019 dari Banprov Januari atau Februari,” paparnya. (dik)

Awal Terkuaknya Pusaran Korupsi

  • Oktober 2018, Kejati Jabar mendapatkan laporan masyarakat
  • Tim Kejati langsung bergerak ke lapangan
  • November 2018 sudah naik ke penyidikan
  • Hasil investigasi, proses penganggarannya diketahui di mark-up
  • Ditemukan beberapa pekerjaan yang sudah kembali rusak, meski baru dibangun
  • Ditambah ditemukan praktik subkontrak
  • Kerugian negara sementara ditaksir Rp 2,5 miliar

*) Sumber: Kejati Jawa Barat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.