Akhir Maret Dana Desa Cair

402
0

JAKARTA – Dana desa tahun anggaran 2019, mulai cair paling lambat akhir Maret 2019. Pola pencairan tidak berubah. Sejauh ini, aturan pencairan dana desa masih merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap keputusan Pemerintah dengan memberikan penghasilan tetap kepada kepala desa, sekretaris desa dan perangkat lainnya dapat mengurangi tingkat korupsi terhadap dana desa.

“Kita harapkan begitu, setidak-tidaknya pegawai itu bekerja dengan fokus-lah,” kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, kemarin.

Dengan meningkatnya dana desa setiap tahun, JK mengatakan alokasi untuk gaji para perangkat desa tersebut tidak mengganggu anggaran pembangunan desa.

“Karena dana desa tiap tahun naik, dulu Rp40 triliun sekarang sudah mendekati Rp70-80 triliun, jadi sesuai dengan tingkatan itu maka akan digunakan untuk (gaji, Red) perangkat desa. Jadi kalau sudah naik, jangan dikorupsi!” timpalnya.

Keputusan Pemerintah untuk memberikan gaji perangkat desa, yang setara dengan gaji pokok PNS golongan IIA tersebut, menurut JK tidak dilakukan dalam upaya kampanye oleh capres petahana Joko Widodo.

Wapres mengatakan proses pembahasan peraturan pemerintah (PP) tersebut kebetulan bertepatan dengan masa kampanye Pilpres 2019.

“Memangnya kalau mendekati pilpres lalu tidak boleh ada keputusan? Tidak kan? Pemerintah harus tetap jalan. Bahwa waktunya mendekati ya karena prosesnya baru selesai,” jelasnya.

Terpisah, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun memuji keputusan Presiden Joko Widodo yang menyetarakan gaji perangkat desa setara dengan gaji PNS golongan IIA, mulai Januari 2020.

“Penyetaraan gaji perangkat desa itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang gaji perangkat desa setara gaji pokok PNS golongan IIA,” kata Mukhammad Misbakhun, di Jakarta, Selasa (12/3).

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, PP No. 11 Tahun 2019 tersebut merupakan bukti komitmen dan keseriusan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Bagaimanapun, perangkat desa adalah bagian dari aparatur negara yang selama ini menjadi operator pelaksanaan pembangunan di tingkat pedasaan di seluruh pelosok negeri, ujar Misbakhun.

Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Maruf Amin itu menegaskan penyetaraan gaji perangkat desa sama dengan gaji aparatur sipil negara (ASN) golongan II A, menjadi bukti kehadiran Negara dalam upaya memenuhi kesejahteraan hidup para perangkatnya.

Dia mengakui sering menyaksikan sendiri pengabdian para perangkat desa dalam melayani masyarakat. Karena itu, Misbakhun menilai, keputusan Presiden Jokowi menyetarakan gaji perangkat desa setara dengan ASN golongan IIA, merupakan bentuk keberpihakan nyata untuk memajukan Indonesia dari pinggir. (khf/fin/ful)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.