Pembubaran PD Pasar Perlu Dikaji

Aktivis: Sudah Rugi, Harus Bayar

40

MANGKUBUMI – Rencana pembubaran Perusahaan Daerah Pasar Resik yang berbuntut tun­tutan pesangon pegawai harus dikaji pemerintah secara matang. Karena aktivis menilai pemerintah tidak fokus mendalami pokok permasalahan di PD Pasar Resik.

Ketua II PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya Pipin Hidayat menilai masalah utama PD Pasar Resik adalah pengelolaannya. Maka dari itu pemkot idealnya mengevaluasi kinerja direksi dan manajerial PD Pasar. “Menurut kami masalahnya bukan pada PD Pasar, tapi pengelolaannya,” ungkapnya kepada Radar, Kamis (14/2).

Maka dari itu, pihaknya pun menilai rencana pembubaran PD Pasar Resik perlu dikaji ulang oleh pemkot dan DPRD. Jika memang masalahnya ada di sumber daya manusia (SDM), maka yang perlu dilakukan adalah penggantian pegawai dan pejabatnya. “Kalau masalahnya ada pada orang-orang di dalam PD Pasar, kenapa PD Pasarnya yang dibubarkan,” tuturnya.

Kini, efek dari rencana pembubaran itu adalah pemkot yang terbebani tuntutan uang pesangon untuk para pegawai. Dia yakin uang yang harus disiapkan pemerintah bukan jumlah yang sedikit. “Sudah rugi, ditambah harus bayar pesangon kan miris,” tuturnya.

Sekretaris PMII Deni Mar’uh mengatakan rencana pemkot yang akan memprioritaskan mantan pegawai PD Pasar untuk bekerja di lembaga pengganti PD Pasar Resik dinilai aneh. Pasalnya tidak menutup kemungkinan PD Pasar bermasalah karena pegawainya. “Jadi kalau memang ada perekrutan pegawai, buka saja untuk umum dan mantan pegawai pun bisa daftar,” katanya.

Selama ini Pemkot sudah banyak menggelontorkan dana untuk PD Pasar Resik dengan jumlah yang tidak sedikit. Pendiriannya pun, menurutnya, merupakan hasil pemikiran yang tidak sembarangan. “Jadi untuk membubarkan PD Pasar, saya rasa harus dipikirkan lagi secara matang,” katanya.

Uang pesangon karyawan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Resik tetap harus dibayar walaupun karyawan tersebut akan diangkat menjadi tenaga harian lepas (THL) di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Pasar.

Direktur Utama PD Pasar Resik Asep Safari Kusaeri menerangkan urusan mengangkat dan memberhentikan pegawai di PD Pasar Resik itu tanggung jawab direksi. Dengan demikian, ketika karyawan itu diangkat jadi THL, mereka tetap harus mendapatkan pesangon.

Dia menyebutkan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, pesangon karyawan PD Pasar Resik harus tetap dibayarkan walaupun dipekerjakan kembali sebagai THL di UPTD Pengelola Pasar. “Secara administratif, karyawan harus diberhentikan dulu oleh direksi,” kata dia, Rabu (13/2). (rga/igi)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.