Akuntabilitas Kinerja 2018 Raih Nilai B

42
Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto menerima penghargaan Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB belum lama ini.HUMAS KABUPATEN TASIKMALAYA FOR RADAR TASIKMALAYA TERIMA PENGHARGAAN

SINGAPARNA – Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018 meraih predikat nilai B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung kepada Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto Senin, (28/1).

Ade menjelaskan penghargaan tersebut berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah oleh Kemenpan RB. Pemeriksaannya meliputi belanja infrastruktur tahun anggaran 2018.

“Akuntabilitas kinerja itu tidak hanya sekadar integritas, penyampaian, pemaparan, kepatuhan semata-mata. Akan tetapi, juga lebih kepada kepercayaan publik kepada penyelenggaraan pemerintah,” bebernya.

Ade pun mengapresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kerja kerasnya yang telah banyak membantu Pemkab Tasikmalaya sehingga mendapatkan penilaian dari Kemenpan RB atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dengan Prediket Nilai B. “Allah SWT memberikan dorongan bantuan yang luar biasa kepada kami. Alhamdulillah bisa mendapatkan nilai B,” kata Ade.

Menurut Ade, seluruh rekomendasi dari BPK semoga dapat dilakukan dengan baik. Juga menjadi langkah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ke depan semakin baik. “Dengan catatan kelemahan kami di Kabupaten Tasikmalaya setidaknya hari ini kita coba perbaiki,” tambahnya.

Lanjut Ade, pihaknya sudah melakukan perbaiki terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) supaya lebih fokus dalam menjalankan program-programnya. “Mudah-mudahan atas bantuan dari BPK, Pemkab Tasikmalaya mampu mengelola manajemen keuangan di daerah sehingga lebih baik,” paparnya.

Karena, kata Ade, meski pun perencanaan lebih baik kalau pengelolaan keuangan tidak baik, tentu jauh panggang dari pada api. “Kalau untuk bermimpi agar akuntabilitas pemerintah daerah naik dan ketika akuntabilitas tidak pernah naik maka kredibilitas pemerintah daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (dik/rls)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.